Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Yudho Winarto
BEIJING. Pemerintah China menggeber proyek konstruksi untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Badan Perencanaan Negara China mengumumkan lebih dari 1.000 proposal proyek infrastruktur senilai CNY 1,97 triliun atau setara US$ 317,75 miliar.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atawa The National Development and Reform Commision (NDRC) mengundang investor swasta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan 1.043 proyek di beberapa sektor seperti transportasi, pemeliharaan air dan pelayanan publik China.
Daftar tersebut mencakup proyek-proyek untuk 29 daerah termasuk di Beijing dan Provinsi Jiangxi Tenggara. Lalu, ada juga proyek dua jalur kereta bawah tanah di timur kota Hangzho senilai CNY 51,9 miliar. Selain itu, proyek lain adalah pembangunan rumah sakit di Urumqi, ibukota Xinjiang dengan nilai investasi CNY 6,4 miliar.
Skema investasi yang ditawarkan adalah kemitraan publik swasta alias public private partnerships (PPP). Lewat model ini, pemerintah dan swasta akan berbagi investasi serta keuntungan.
"Publikasi proyek kemitraan publik swasta untuk mendorong modal ke daerah provinsi, otonomi dan kota," kata NDRC seperti ditulis Reuters.
Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, China beralih ke skema PPP untuk mengisi kesenjangan pendanaan. Dengan demikian, utang pemerintah akan tergantikan dengan utang swasta. Maklum, China tengah berjuang mengendalikan utang pemerintah daerah hingga US$ 3 triliun.
Pada pertengahan Mei lalu, pembuat kebijakan China meminta bank untuk tidak mengurangi pinjaman proyek-proyek yang berkaitan dengan fasilitas umum, seperti kereta bawah tanah dan perumahan.
Pertumbuhan investasi aset tetap China melambat menjadi 12% dalam empat bulan pertama tahun ini dari periode sama tahun sebelumnya. Pada periode Januari hingga April 2014, pertumbuhan investasi aset tetap mencapai 17,3%.
Tak dilirik
Harapan pembuat kebijakan China untuk menjinakkan utang pemerintah lokal tak mudah. Sebab, skema investasi PPP tak banyak dilirik oleh swasta. Menurut catatan UBS, hanya 10% dari proyek PPP yang telah memiliki investor swasta. Kebanyakan investor swasta masih ragu-ragu terhadap skema PPP ini.
"Tapi, skema PPP sangat dibutuhkan oleh Pemerintah China sehingga model ini akan berkembang," ujar Zhou Hao, analis ANZ Banking Group ke Global Times.
Sangat penting bagi China memastikan kecukupan modal untuk proyek infrastruktur. Sebab, pemerintah daerah telah kehabisan duit karena tumpukan utang. Biaya transaksi tanah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah menurun dalam dekade terakhir karena perlambatan pasar properti.
Menurut data Kementerian Keuangan China, dari Januari hingga April 2015, biaya transaksi tanah hanya menyumbang 32% terhadap pendapatan pemerintah daerah. Padahal, pada periode sama tahun lalu, pendapatan dari transaksi tanah berkontribusi 56,2%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni 59,8%.
