Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sehari setelah mengajukan tawaran untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), China pada Jumat (17/9) mulai mempersiapkan berbagai hal untuk mendukung pendaftarannya di kesepakatan perdagangan bebas itu.
Untuk bergabung dengan TPP, China membutuhkan persetujuan penuh dari 11 negara anggota. Australia bisa menjadi penghambat jalan China karena hubungan keduanya sedang tidak baik.
Selain Australia, anggota TPP lainnya adalah Jepang, Kanada, Brunei, Chili, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.
Baca Juga: Saingi Rusia dan sekutunya, Ukraina menggelar latihan militer bersama AS dan NATO
Dilansir dari Kyodo, Menteri Perdagangan China Wang Wentao dan Menteri Perdagangan dan Ekspor Selandia Baru Damien O'Connor telah melakukan pembicaraan untuk membahas prosedur yang diperlukan pada Kamis (16/9).
Pada awalnya, TPP dipromosikan oleh Amerika Serikat untuk melawan pengaruh ekonomi China yang berkembang. Tawaran China untuk bergabung datang ketika Pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk kembali ke TPP setelah menarik diri pada Januari 2017.
Bergabungnya China ke TPP bisa membantu mengerek PDB negara anggotanya menjadi sekitar 30% dari PDB global. Saat ini, PDB anggota TPP total hanya sekitar 10%.
Baca Juga: China semakin kuat, Taiwan tambah anggaran untuk beli rudal dan kapal perang
China menjadi negara kedua tahun ini yang mengajukan diri untuk bergabung dengan TPP setelah Inggris dan Taiwan.
Presiden China Xi Jinping pertama kali menyampaikan minatnya untuk bergabung dengan TPP saat menghadiri pertemuan puncak forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik pada November tahun lalu.
Jepang yang menjadi negara dengan ekonomi terkuat di TPP sebelumnya mengatakan, China perlu mematuhi aturan dengan standar tinggi untuk memasuki negosiasi menuju keanggotan TPP.
China dianggap masih tertinggal dalam meliberalisasi akses pasar. Di sisi lain, China juga menghadapi hambatan lain, seperti reformasi perlakuan istimewa bagi perusahaan milik negara dan subsidi negara untuk memenuhi standar yang dibagikan di antara anggota TPP.
