kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

China Tangani Lebih dari 36.000 Kasus Korupsi Pada Semester Pertama Tahun 2023


Selasa, 29 Agustus 2023 / 09:10 WIB
China Tangani Lebih dari 36.000 Kasus Korupsi Pada Semester Pertama Tahun 2023
ILUSTRASI. Uang kertas yuan China.


Sumber: Global Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Badan anti-korupsi China atau National Supervisory Commission (NSC) pada hari Senin (28/8) mengumumkan bahwa mereka telah menangani lebih dari 36.000 kasus korupsi pada paruh pertama tahun 2023. Di dalamnya terlibat lebih dari 52.000 individu.

NSC berjanji untuk memberantas korupsi di tingkat akar rumput di berbagai bidang seperti ketenagakerjaan dan kewirausahaan, pendidikan dan layanan kesehatan, pensiun dan jaminan sosial.

Sektor penting lain seperti perlindungan ekologi dan lingkungan, keselamatan di tempat kerja, keamanan makanan dan obat-obatan, penegakan hukum, dan bidang peradilan juga tak luput dari pengawasan.

Baca Juga: Ini Alasan Utama Mengapa Investor Global Masih Menjauh dari China

"Otoritas pengawas di semua tingkatan secara konsisten memperkuat pemeriksaan, mencakup implementasi kebijakan yang mendukung kepentingan publik serta menghukum tindakan penggelapan, penyelewengan, pelaporan palsu dan pemerasan," kata NSC dan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis China.

Badan anti-korupsi China juga menekankan perlunya memperkuat penelitian garis depan dan memantau secara dekat isu-isu penting yang berdampak pada penghidupan masyarakat untuk mengatasi permasalahan publik.

Salah satu kasus yang dijadikan contoh adalah korupsi dalam pemberian subsidi kepada penduduk desa di kota Baoshan, Provinsi Yunnan dan korupsi korupsi dalam pemberian subsidi kepada penduduk desa di kota Baoshan, Provinsi Yunnan.

Otoritas anti-korupsi di daerah seperti Provinsi Zhejiang dan Provinsi Guizhou juga mulai memanfaatkan big data untuk memperdalam tata kelola kepentingan publik untuk mencegah korupsi.

Baca Juga: Sikap Anti-Jepang di China Menguat Pasca Pembuangan Limbah PLTN Fukushima ke Laut

Platform pengawasan online juga telah diperbarui sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan dan memantau semua kasus korupsi yang sedang diperkarakan.

China semakin serius memberantas korupsi di sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Baru-baru ini Komisi Kesehatan Nasional China juga meluncurkan kampanye untuk memberantas korupsi di sektor layanan kesehatan di seluruh negeri.

Program yang baru diluncurkan awal Agustus ini akan berjalan selama satu tahun dan fokus pada beberapa aspek penting pada industri farmasi demi menjamin pembangunan berkualitas tinggi di sektor medis dan kesehatan negara.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×