Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China akan menunda rencana uji coba penerapan pajak properti yang lebih luas di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan itu akan membuat pasar properti semakin merosot.
Berdasarkan laporan Xinhua yang dikutip Nikkei Asia, Jumat (18/3), Kementerian Keuangan China mengatakan, tidak ada timing yang tepat tahun ini untuk menerapkan proyek percontohan peluasan pajak tersebut.
Stabilitas ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah menjelang kongres Partai Komunis dua kali satu dekade yang akan digelar pada musim gugur ini. Itu merupakan momentum bagi Presiden Xi Jinping untuk mengamankan masa jabatan memimpin partai Komunis untuk periode ketiga lima tahunan.
Baca Juga: Setelah Lebih dari Setahun, China Daratan Kembali Melaporkan Kematian Karena Covid-19
Namun, keputusan itu juga akan menunda langkah reformasi yang dimaksudkan untuk memajukan program kemakmuran bersama untuk mengurangi ketidaksetaraan.
Badan legislatif tertinggi China telah memberikan lampu hijau untuk uji coba pajak yang lebih luas, yang berlaku untuk properti residensial dan nonresidensial, Oktober lalu. Shanghai dan Chongqing memperkenalkan retribusi pada pemilik rumah tertentu pada tahun 2011.
Beberapa kota sudah mulai melakukan studi awal menjelang rencana ekspansi. Kota tenggara Xiamen menyebutkan pekerjaan persiapan untuk pajak baru dalam bahan dari biro statistik yang dirilis pada akhir Januari.
Tetapi informasi itu telah dihapus dari situs webnya. "Mungkin ada peningkatan penolakan terhadap pengenalan awal [pajak] sejak awal tahun," kata sumber industri real estat.
Pasar kondominium China telah terhenti saat pemerintah memberlakukan pembatasan ketat pada pinjaman properti. Harga rata-rata kondominium baru di 70 kota besar turun dari bulan ke bulan selama enam bulan berturut-turut hingga Februari.
Pajak properti selanjutnya dapat menekan permintaan, memperlambat pembangunan perumahan dan membebani perekonomian.
Sementara itu, ekonomi sedang bergulat dengan peningkatan kasus virus corona dan harga komoditas melonjak di tengah perang di Ukraina. Komite stabilitas keuangan Dewan Negara, badan pemerintah tertinggi China, Rabu menekankan kehati-hatian dalam memperkenalkan kebijakan yang berisiko merugikan pasar.
Xi sendiri telah mengatakan dalam pertemuan partai Agustus lalu bahwa China harus secara aktif dan mantap bergerak maju dengan reformasi dan menyerukan implementasi tegas dari program percobaan.
Baca Juga: China Gunting Pajak Penghasilan Perusahaan Kecil Biar Ekonomi Cepat Pulih
Ada harapan bahwa pajak properti dapat meringankan kesengsaraan keuangan kronis pemerintah daerah.
Reformasi lain yang berpotensi menekan ekonomi yakni rencana untuk menaikkan usia pensiun menurut undang-undang, tampaknya juga terhenti.
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan lima tahun secara bertahap pada tahun 2025, tetapi gagasan tersebut telah mendapat tentangan keras dari para pekerja yang khawatir menerima manfaat pensiun keseluruhan yang lebih rendah.
Provinsi Jiangsu mulai mengizinkan penundaan pensiun bulan ini tetapi hanya atas dasar sukarela, tidak secara keseluruhan.
