Sumber: South China Morning Post | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China berencana menyusun kunjungan khusus bagi para diplomat negara Uni Eropa ke wilayah Xinjiang untuk melihat langsung kondisi suku Uighur yang selalu diperdebatkan.
Rencana ini telah disampaikan pada KTT virtual antara Presiden Xi Jinping dengan tiga pemimpin Uni Eropa, yakni Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kanselir Jerman Angela Merkel, pada hari Senin (14/9).
"Terkait isu Xinjiang, kami selalu menyambut baik sahabat dari seluruh dunia, termasuk Eropa, untuk datang ke Xinjiang, berjalan dan melihat untuk memahami situasi nyata di Xinjiang," ungkap Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip dari South China Morning Post.
Upaya seperti ini telah dilakukan sejak lama dan terus memicu perdebatan. Pada bulan Maret 2019 lalu, delegasi UE untuk China, menolak undangan untuk mengunjungi Xinjiang.
Baca Juga: WTO bilang AS langgar aturan dagang terhadap China, Washington marah besar
Berikutnya, pada bulan November 2019, pihak UE kembali menolak tawaran dengan alasan China memberlakukan sejumlah syarat yang tidak masuk akal.
Saat itu utusan UE diminta untuk tidak membahas masalah hak asasi manusia selama kunjungan. Mereka juga menolak untuk mengizinkan pertemuan dengan pejabat tinggi Xinjiang sekaligus bos Partai Komunis China, Chen Quanguo.
Pada tahun 2018, 15 diplomat barat mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Chen. Sayangnya, permintaan tersebut justru dikecam China sebagai upaya campur tangan terhadap urusan dalam negeri China.
Baca Juga: China siagakan ribuan pasukan ke perbatasan India, berikut ini rinciannya
Sampai saat ini China hanya mengizinkan akses terbatas bagi jurnalis dan diplomat terpilih untuk bisa memasuki area Xinjiang. Sebagian besar berasal dari negara non-barat. AS sebagai rival China dan sejumlah pengamat lainnya menilai aturan ini telah diatur sedemikian rupa sebagai alat propaganda China.
Sampai saat ini Xinjiang, dan warga suku Uighur, masih menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.
Masyarakat Uighur yang mayoritas Muslim dilaporkan telah menjadi korban diskriminasi di China. Bahkan sejumlah laporan menyatakan bahwa ada upaya genosida yang dilakukan.
Kamp-kamp penampungan suku Uighur yang didirikan di Xinjiang juga tak luput dari sorotan karena segala aktivitasnya sangat ditutupi oleh pemerintah China.
Sementara itu, telah banyak foto serta video beredar yang menunjukkan bahwa suku Uighur diperlakukan dengan kejam layaknya tahanan di kamp yang disebut sebagai kamp pendidikan tersebut.
