/2024/06/30/1599022602.jpg "Coupang Tawarkan Kompensasi 1,69 Triliun Won Pasca Kebocoran Data Nasabah")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Perusahaan e-commerce asal Korea Selatan, Coupang menyiapkan paket kompensasi jumbo menyusul kebocoran data besar-besaran yang terjadi pada November lalu. Nilai kompensasi tersebut mencapai 1,69 triliun won atau setara US$ 1,5 miliar, yang akan diberikan kepada 33,7 juta pemilik akun.
Dalam keterangan resminya pada 29 Desember, Coupang menyatakan setiap pelanggan terdampak akan menerima voucher senilai 50.000 won. Voucher tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja di platform dan layanan milik Coupang.
Dalam laporan Reuters (29/12), pengumuman ini disampaikan sehari setelah pendiri Coupang, Kim Bom menyampaikan, permintaan maaf publik pertamanya atas insiden kebocoran data tersebut. Kim juga berjanji akan mempercepat proses kompensasi kepada para pengguna. Namun, Kim memilih tidak menghadiri rapat dengar pendapat parlemen Korea Selatan yang dijadwalkan pada 30–31 Desember, dengan alasan memiliki agenda lain.
Skema kompensasi ini justru memicu gelombang kritik dari publik dan pembuat kebijakan. Kritik terutama diarahkan pada keputusan Coupang memberikan ganti rugi dalam bentuk voucher internal, bukan uang tunai atau bentuk kompensasi lain yang lebih fleksibel.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa sekaligus Ketua Komisi Sains, TIK, Penyiaran, dan Komunikasi Majelis Nasional, Choi Min-hee menilai, langkah Coupang tidak berpihak pada konsumen. Melalui unggahan di Facebook, ia menyebut Coupang seolah membagikan kupon untuk layanan yang jarang digunakan, serta menuding perusahaan mencoba mengubah krisis menjadi peluang bisnis.
Baca Juga: China Pangkas Bea Impor Sejumlah Komoditas Berbasis Sumber Daya dan Medis Mulai 2026
Nada serupa disampaikan kelompok advokasi konsumen Korea National Council of Consumer Organizations. Mereka menilai rencana kompensasi Coupang sebagai bentuk pelecehan terhadap konsumen dan dianggap meremehkan dampak serius kebocoran data. Menurut kelompok tersebut, pemberian voucher lebih menyerupai strategi pemasaran untuk mendorong transaksi tambahan ketimbang sebagai upaya pemulihan kerugian konsumen.
Saat dimintai komentar terkait kritik yang berkembang, Coupang menyatakan tidak memberikan tanggapan tambahan.
Sementara itu, parlemen Korea Selatan berencana menggelar dua hari sidang dengar pendapat terkait kasus kebocoran data Coupang mulai 30 Desember. Kasus ini menjadi sorotan karena menempatkan isu perlindungan data dan tanggung jawab platform digital sebagai perhatian utama di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital global.
Baca Juga: Tarik Investor Asing, China Luncurkan Dua ETF Unggulan di Thailand
