Daftar 6 Negara ASEAN yang Melarang Vape dan Sanksinya

Sumber: Tobacco Asia | Editor: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - Simak daftar negara ASEAN yang larang penggunaan vape. Beberapa negara di Asia Tenggara mengambil langkah tegas terkait penggunaan rokok elektrik atau vape.

Vape adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menghirup uap hasil pemanasan cairan khusus (e-liquid atau vape juice) yang biasanya mengandung nikotin, perasa (flavor), serta bahan kimia lain.

Kebijakan negara yang melarang vape diberlakukan dengan alasan melindungi kesehatan masyarakat, mencegah kecanduan di kalangan remaja, serta menekan peredaran produk tembakau alternatif yang dianggap berisiko.

Terbaru, Singapura memberikan kesamaan penggunaan vape setara dengan bahaya dari narkoba.

Negara Asia Tenggara yang Larang Vape

Karyawan menata liquid vape rokok elektrik di toko vape

Negara Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Brunei, hingga Laos termasuk negara yang telah menetapkan larangan ketat, baik terhadap impor, penjualan, distribusi, maupun penggunaan vape.

Setiap negara juga memiliki aturan dan sanksi berbeda, mulai dari denda ringan hingga hukuman penjara bagi pelanggarnya.

Simak daftar negara yang larang vape dan estimasi sanksi yang diberlakukan, dirangkum dari laman Tobacco Asia.

1. Thailand

Status: Vape ilegal sepenuhnya, sehingga dilarang membawa, membeli, menjual, atau menggunakan.

Sejak: Larangan impor dimulai 2014, penjualan dilarang sejak 2015.

Sanksi: Penggunaan/kepemilikan pribadi: Hingga 5 tahun penjara dan denda 5 kali nilai barang yang disita. Impor/penyelundupan: Hingga 10 tahun penjara dan denda 5 kali nilai barang.

Selain itu, menjual/distribusi: Hingga 10 tahun penjara dan denda sampai ฿500,000 setara Rp 250 juta. Sudah ada kasus nyata; wisatawan didenda puluhan ribu baht hingga deportasi.

2. Singapura

Status: Vape sepenuhnya dilarang (impor, penjualan, kepemilikan, penggunaan).

Sejak: Aturan diperketat sejak 2014–2015.

Sanksi: Kepemilikan/penggunaan/pembelian: Denda hingga SGD 2,000 atau Rp25 juta, Impor/penjualan/distribusi: Denda hingga SGD 10,000 setara Rp125 juta dan/atau 6 bulan penjara (pelanggaran pertama); hingga SGD 20,000 dan/atau 12 bulan penjara (pelanggaran berikutnya).

Penerapan: Tahun 2023, hampir 8.000 orang tertangkap melanggar. Upaya saat ini: Pada Agustus 2025, Kampanye “Bin the Vape” memungkinkan penyerahan vape tanpa denda.

3. Vietnam

Status: Larangan total terhadap produksi, impor, penjualan, distribusi, dan penggunaan vape.

Sejak: Berlaku mulai 1 Januari 2025.

Sanksi: Penggunaan/kepemilikan: Denda hingga 2 juta dong (US$78 setara Rp1,2 juta). Impor, produksi, distribusi: Denda hingga 3 miliar dong (US$110,000 setara Rp1,7 miliar) atau hukuman penjara hingga 15 tahun, tergantung tingkat pelanggaran.

4. Brunei

Status: Vape dikategorikan sebagai produk tiruan tembakau; dilarang dijual, diimpor, dan digunakan di area publik tertentu.

Sejak: Berdasarkan Tobacco Order 2005.

Sanksi Menggunakan di tempat publik terlarang: Denda BND 300 setara Rp3,8 juta (pelanggaran pertama), BND 500 setara Rp6,3 juta (selanjutnya). Impor/penjualan: Denda hingga BND 5,000 setara Rp6,3 juta (pelanggaran pertama), hingga BND 10,000 setara Rp12,7 juta (selanjutnya).

Penerapan: Beberapa kasus nyata, pelanggar dijatuhi denda ribuan hingga puluhan ribu dolar Brunei atau ancaman hukuman penjara jika tidak membayar.