Reporter: Ferrika Sari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - INGGRIS. Berbagai cara dilakukan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk meloloskan Brexit tanpa kesepatan. Salah satunya, dengan meminta Ratu Elizabeth II untuk menunda rapat kerja atau reses Parlemen Inggris mulai dari pertengahan September hingga pertengahan Oktober 2019.
Ini merupakan langkah yang dapat menghambat upaya anggota parlemen untuk menghentikan Brexit tanpa kesepakatan yang bisa memicu krisis konstitusi dan jatuhnya nilai mata uang Poundsterling.
"Ini adalah pemerintahan baru dengan agenda yang sangat mengasyikkan. Kami membutuhkan undang-undang baru, kami harus mengajukan tagihan baru dan penting. Itulah sebabnya kami akan memiliki Pidato Ratu dan kami akan melakukannya pada 14 Oktober 2019,” kata Johnson dilansir dari Bloomberg, Rabu (28/8).
Baca Juga: Komisi Uni Eropa mendesak Inggris untuk segera mengajukan proposal Brexit
Di bawah rencana itu, semua kegiatan legislatif akan ditangguhkan dari 12 September sampai pidato Ratu pada 14 Oktober 2019 yaitu ketika sesi Parlemen dimulai. Menurut Johnson, ada banyak waktu bagi anggota parlemen untuk berdebat soal Brexit.
Waktu tepat bagi parlemen melanjutkan pembicaraan Brexit yaitu beberapa hari sebelum KTT Uni Eropa yang dijadwalkan pada 17-18 Oktober 2019. Johnson mengklaim hal ini sebagai sesuatu yang normal bagi pemerintah baru untuk terus maju dengan sendiri lewat pidato Ratu.
Perdana menteri telah berjanji untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober 2019 tanpa kesepakatan jika perlu, skenario yang paling ditakuti oleh dunia bisnis dan ditentang oleh sejumlah besar anggota parlemen Inggris yang berencana menggunakan beberapa minggu ke depan di Parlemen untuk mencoba mencegahnya.
Baca Juga: Partai oposisi mencegah no-deal Brexit, poundsterling menguat
Tim Johnson melihatnya sebagai efek samping politik untuk menunda waktu bagi anggota parlemen menggagalkan Brexit tanpa kesepakatan, menurut wartawan BBC Laura Kuenssberg.
Ketidakpastian ini membuat poundsterling jatuh sebanyak 1,1% terhadap dolar, terbesar dalam sebulan, karena pedagang merasakan adanya peningkatan risiko perpecahan tanpa kesepakatan Brexit ini.
Parlemen akan kembali memulai rapat kerja pada 3 September 2019, dan hanya akan duduk selama dua minggu sebelum mengambil reses tiga minggu ke depan yang memungkinkan anggota parlemen pergi ke konferensi partai tahunan mereka.
Baca Juga: Trump: AS akan memiliki kesepakatan dagang utama dengan Inggris pasca Brexit
Anggota parlemen yang menentang Brexit tidak akan diam saja. Beberapa akan tetap bertemu di gedung lain, dan menentang Rencana Perdana Menteri. Parlemen juga telah mengeluarkan langkah-langkah lain yang bertujuan memaksa pemerintah untuk bertemu.
Mereka masih bisa bergerak melawan Johnson minggu depan, mungkin dengan mosi tidak percaya. Tetapi bahkan itu bisa sulit, menurut Martyn Atkins, seorang pegawai parlemen.
Jika Ratu telah setuju untuk menunda parlemen, itu akan tetap berlaku, yang berarti akan muncul pertentangan sampai tanggal penangguhan parlemen untuk membentuk pemerintah baru.
Baca Juga: Boris Johnson ke Donald Trump: Singkirkan hambatan perdagangan Anda!
"Keputusan perdana menteri sangat dipertanyakan dan terus terang sangat keterlaluan. Ini adalah upaya yang disengaja untuk memastikan bahwa Parlemen tidak duduk selama lima minggu,” Dominic Grieve, salah satu Konservatif mencoba menghentikan Brexit tanpa kesepakatan.
Lawan Johnson tidak ingin menggunakan mosi tidak percaya, sebaliknya lebih memilih untuk mencoba mengesahkan undang-undang yang akan memaksa perdana menteri untuk mencari perpanjangan Brexit.
Tetapi Grieve mengatakan mereka mungkin sekarang tidak punya pilihan, dan kembalinya Parlemen minggu depan akan melihat langkah-langkah untuk menghentikan pemerintah, termasuk kemungkinan pemungutan suara.
