Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Joe Biden di AS kabarnya telah menyetujui potensi penjualan senjata berpemandu presisi senilai ratusan juta dollar ke Israel.
Beberapa sumber dari Kongres yang dikutip Reuters pada hari Senin (17/5) mengatakan parlemen AS diperkirakan tidak akan keberatan dengan kesepakatan tersebut meskipun ada kekerasan antara Israel dan militan Palestina.
Pihak Kongres telah mendapat pemberitahuan tentang penjualan senjata tersebut sejak bulan April sebagai bagian dari proses peninjauan informal. Pemberitahuan resmi diterima pada 5 Mei lalu.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di AS, pemberitahuan resmi memulai masa 15 hari bagi Kongres untuk menolak penjualan. Dalam kasus ini, Kongres sepertinya tidak akan menolak.
Reuters mengabarkan, penjualan Joint Direct Attack Munitions (JDAM) produksi Boeing dipertimbangkan untuk menjadi program rutin. Dalam kesepakatan bulan mei ini, AS disebut akan menjual JDAM dengan nilai mencapai US$ 735 juta.
Baca Juga: Israel-Palestina bertempur, Presiden AS telepon Presiden Palestina
Saat dimintai keterangan, juru bicara Departemen Luar Negeri mencatat bahwa departemen tersebut tidak bisa memberikan komentar secara terbuka terkait aktiviitas penjualan komersial, termasuk perjanjian JDAM dengan Israel.
"Kami tetap sangat prihatin tentang kekerasan saat ini dan bekerja untuk mencapai ketenangan yang berkelanjutan," ungkap juru bicara sebagaimana dikutip Reuters.
Hingga saat ini, dukungan untuk Israel telah mendapatkan persetujuan baik dari anggota Demokrat maupun Republik di Kongres AS.
Di sisi lain, masih ada seruan dari beberapa Demokrat yang paling progresif untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan aturan, Kongres memang memiliki kemampuan untuk menolak penjualan. Namun Israel termasuk di antara segelintir negara yang kesepakatan militernya disetujui dalam proses yang dipercepat.
Atas dasar itu periode pertimbangan selama 15 hari akan secepatnya ditutup sebelum anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi ketidaksetujuan.
