Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Taiwan pada Rabu (18/11) menolak memperbarui izin saluran berita yang dianggap pro-China, secara efektif menutupnya, di tengah kekhawatiran kampanye China untuk memenangkan dukungan di pulau itu.
Penolakan permintaan perpanjangan izin dari CTi itu merupakan kali pertama Taiwan menutup, secara tidak langsung, stasiun berita televisi sejak regulator, National Communications Commission (NCC), dibentuk pada 2006.
Keputusan tersebut memicu kemarahan langsung dari CTi dan partai oposisi utama Taiwan, yang menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan media.
Pemerintah Taiwan telah berulang kali mengatakan, China telah meningkatkan upaya, termasuk kampanye media, untuk menyusup dan mendapatkan pengaruh di negaranya, yang dianggap Beijing sebagai wilayah Tiongkok.
Baca Juga: Sebuah jet tempur hilang saat latihan, Taiwan kandangkan F-16
Kepala NCC Chen Yaw-shyang mengatakan, keputusan penolakan itu sudah bulat. "Adalah fakta bahwa pemegang saham terbesar mereka telah ikut campur secara langsung di meja berita CTi," katanya seperti dikutip Reuters.
Pemegang saham utama CTi, Tsai Eng-meng juga menjalankan salah satu perusahaan makanan terbesar di China, Want Want China Holdings Ltd.
CTi telah didenda karena beberapa pelanggaran seperti tidak memeriksa fakta dan membahayakan kepentingan publik, Chen menambahkan.
Selain itu, Chen mengungkapkan, CTi menerima lebih dari 920 pengaduan tahun lalu, sekitar sepertiga dari total untuk semua saluran televisi berita di Taiwan.
Baca Juga: Pakar militer sebut rudal baru Taiwan tidak akan berguna melawan China
“Pemerintah Tsai telah menutup CTi. Kebebasan pers sudah mati!" tulis CTi di halaman Facebook-nya sebagai tanggapan, merujuk pada Presiden Tsai Ing-wen.
CTi bersumpah untuk melawan keputusan tersebut di pengadilan tapi membantah mendukung China. Mereka mengatakan, Pemerintah Taiwan berusaha untuk membungkam mereka yang tidak mendukung kebijakannya.
Keluarga Tsai Eng-meng memiliki dua stasiun televisi dan beberapa surat kabar serta jaringan televisi kabel di Taiwan.
Kuomintang, partai oposisi utama Taiwan, menyatakan, pihaknya menentang keputusan tersebut karena dapat memiliki "efek mengerikan, sangat memengaruhi kebebasan pers".
