kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.904   26,00   0,16%
  • IDX 7.196   54,93   0,77%
  • KOMPAS100 1.105   9,88   0,90%
  • LQ45 877   10,49   1,21%
  • ISSI 221   0,86   0,39%
  • IDX30 448   5,71   1,29%
  • IDXHIDIV20 539   5,02   0,94%
  • IDX80 127   1,32   1,05%
  • IDXV30 134   0,42   0,31%
  • IDXQ30 149   1,50   1,02%

Dianggap Tidak Netral, Korea Utara Menyebut Sekjen PBB Sebagai Boneka AS


Senin, 21 November 2022 / 13:22 WIB
Dianggap Tidak Netral, Korea Utara Menyebut Sekjen PBB Sebagai Boneka AS
ILUSTRASI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara selama konferensi pers menjelang KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 14 November 2022.


Sumber: AP News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - PYONGYANG. Korea Utara menyebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres sebagai "boneka AS" karena dirinya terus ada di sisi AS dalam merespons uji coba rudal yang mereka lakukan.

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, bahkan mengaku sering menganggap Guterres sebagai anggota Gedung Putih atau bagian dari Departemen Luar Negeri AS.

"Saya menyatakan penyesalan yang mendalam atas fakta bahwa Sekjen PBB telah mengambil sikap yang sangat tercela, mengabaikan tujuan dan prinsip Piagam PBB yaitu menjaga ketidakberpihakan, objektivitas, dan kesetaraan dalam segala hal. Ini jelas membuktikan bahwa dia adalah boneka AS," kata Choe, seperti dikutip AP News (21/11).

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat pada hari Senin terkait peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM). Pertemuan ini dilakukan atas permintaan Jepang.

Baca Juga: Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal, Kali Ini Diduga ICBM

Seperti biasa, belum bisa dipastikan apakah pertemuan kali ini akan menghasilkan sanksi ekonomi baru bagi Korea Utara, mengingat China dan Rusia yang memiliki hak veto selalu menentang rencana tersebut.

Awal tahun ini China dan Rusia juga telah menentang langkah AS dan sekutunya untuk memperketat sanksi terhadap Korea Utara atas uji coba rudal balistiknya.

Pada hari Minggu (20/11), negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut adanya langkah tegas oleh Dewan Keamanan PBB sebagai reaksi atas peluncuran rudal Korea Utara.

"Tindakan Korea Utara menuntut respons yang bersatu dan kuat dari komunitas internasional, termasuk perlunya tindakan signifikan lebih lanjut yang akan diambil oleh Dewan Keamanan PBB," tulis para menteri luar negeri G7 dalam tuntutannya.

Baca Juga: Inikah Pemimpin Korea Utara Selanjutnya Pengganti Kim Jong Un?

Peluncuran ICBM Korea Utara pada hari Jumat (18/11). Kantor berita nasional mereka, KCNA, mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengamati langsung peluncuran rudal Hwasong-17 tersebut.

Pyongyang mengklaim Hwasong-17 merupakan senjata yang dapat diandalkan untuk menahan ancaman militer AS. Hwasong-17 diketahui telah dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir untuk mengatasi sistem pertahanan rudal AS.

Melalui kementerian luar negeri, Korea Utara pada hari Senin menyebut uji coba tersebut sebagai tindakan yang sah dalam upaya menjalankan hak untuk membela diri dan menanggapi latihan perang yang dilakukan oleh AS dan sekutunya, Korea Selatan.

"Sangat menakjubkan dan menyedihkan bagi saya, karena Guterres justru masih menyalahkan Korea Utara atas gejolak ketegangan yang baru-baru ini terjadi di Semenanjung Korea, bukan Amerika Serikat," pungkas Menteri Choe.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×