Sumber: Bloomberg | Editor: Sandy Baskoro
ISTANBUL. Perdana Menteri Turki, Tayip Recep Erdogan, mulai berkaca dari Tunisia, Libia dan Mesir. Penguasa di tiga negara itu terjungkal oleh gerakan revolusi rakyat. Salah satu wadah yang menyatukan para demonstran adalah media sosial.
Media sosial, seperti Facebook dan Twitter mampu mempertemukan para demonstran di dunia maya. Dari sini, demonstran turun ke jalan hingga akhirnya menjatuhkan para penguasa: Ben Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir dan Muammar Khadafi di Libia. Musim Semi Arabpun bergulir.
Erdogan tak ingin bernasib sama dengan para penguasa di ketiga negara tersebut. Pekan lalu atau sembilan hari sebelum pemilu lokal, Pemerintah Turki memblokir akses Twitter. Tindakan pemblokiran setelah Erdogan mengatakan, Twitter telah mengabaikan perintah pengadilan untuk menghapus konten yang mengungkapkan kasus korupsi pemerintahan Erdogan.
Turki juga mengancam akan memblokir Facebook dan YouTube. Para pengguna dua media sosial itu mulai memposting materi terkait penyelidikan korupsi, mulai dari video, rekaman hingga transkrip. Materi-materi tersebut diungkapkan lebih dulu oleh pengguna Twitter. Kasus korupsi di Turki melibatkan sedikitnya empat menteri kabinet Erdogan, sehingga menimbulkan gejolak di pasar.
Indeks acuan bursa Turki anjlok 22%, terburuk di dunia, sejak kasus korupsi terungkap pada 17 Desember tahun lalu. Adapun mata uang lira Turki sudah merosot 10%.
Erdogan menganggap penyelidikan dan pembocoran skandal korupsi adalah bagian upaya merusak citra pemerintahannya, terutama menjelang pemilu lokal pada 30 Maret nanti.
Langkah Erdogan memblokir Twitter mendapat kecaman dalam dan luar negeri. Presiden Turki, Abdullah Gul, adalah salah satu dari mereka yang menyayangkan kebijakan Erdogan. Dalam akun Twitter-nya, Gul menilai larangan total media sosial tidak dapat dimaafkan dan dia berharap hal itu tidak akan bertahan.
Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama yakni Partai Rakyat Republik, mengatakan larangan tersebut merugikan citra Turki di dunia. Oposisi akan menentang kebijakan itu hingga kebijakan pemboikotan Twitter dicabut.
Wakil Presiden Komisi Eropa, Neelie Kroes, menyebutkan larangan Erdogan sangat tidak berdasar, tidak berguna dan tindakan pengecut. Sedangkan Gedung Putih mendesak Turki menghormati kebebasan pers dengan mengizinkan operasi independen dan tak mengekang media dari segala jenis.
Perdana Menteri, Erdogan cuek bebek dengan protes dunia. Dia bahkan menyebutkan, langkah Turki memblokir akses Twitter sudah tepat dan tidak mempedulikan respons dunia terhadap kebijakan tersebut.
