Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - MANILA. Filipina pada Sabtu (27/4) membantah klaim China bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan mengenai meningkatnya sengketa maritim di Laut China Selatan, dan menyebut klaim tersebut sebagai propaganda.
Seorang juru bicara di kedutaan besar China di Manila mengatakan pada tanggal 18 April bahwa keduanya telah menyetujui awal tahun ini mengenai “model baru” dalam mengelola ketegangan di Second Thomas Shoal, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan pada hari Sabtu bahwa departemennya “tidak mengetahui, atau merupakan pihak dalam, perjanjian internal apa pun dengan Tiongkok” sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr menjabat pada tahun 2022.
Baca Juga: Presiden China Xi Jinping: Seharusnya China dan Amerika Menjadi Mitra, Bukan Saingan
Pejabat departemen pertahanan belum berbicara dengan pejabat Tiongkok mana pun sejak saat itu, kata Teodoro dalam sebuah pernyataan.
Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas komentar Teodoro di luar jam kerja.
Beijing dan Manila telah berulang kali bentrok dalam beberapa bulan terakhir di terumbu karang yang tenggelam, yang menurut Filipina berada di zona ekonomi eksklusifnya namun juga diklaim oleh Tiongkok.
Filipina menuduh China menghalangi manuver dan menembakkan meriam air ke kapal-kapalnya untuk mengganggu misi pasokan kepada tentara Filipina yang ditempatkan di kapal angkatan laut yang sengaja dikandangkan Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
Baca Juga: Filipina: Pertemuan dengan AS & Jepang Bakal Cakup Kerja Sama Laut China Selatan
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari US$ 3 triliun.
Klaimnya tumpang tindih dengan klaim Filipina dan empat negara lainnya. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, namun keputusan ini ditolak oleh Beijing.
Teodoro menyebut klaim Tiongkok atas perjanjian bilateral sebagai “bagian dari propaganda Tiongkok”, dan menambahkan bahwa Filipina tidak akan pernah mengadakan perjanjian apa pun yang akan mengkompromikan klaimnya di jalur air tersebut.
Baca Juga: Taiwan Diguncang Gempa Terkuat dalam 25 Tahun
“Narasi yang disebarkan oleh pejabat Tiongkok yang tidak disebutkan namanya atau tidak disebutkan namanya adalah upaya kasar lainnya untuk menyebarkan kebohongan,” katanya.
