Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA/BANGKOK. Google menurunkan (takedown) dua dokumen Google Maps pada Senin yang mencantumkan nama dan alamat ratusan aktivis Thailand yang dituduh oleh kaum royalis menentang monarki, kata perusahaan teknologi itu.
Aktivis royalis Thailand Songklod "Pukem" Chuenchoopol mengatakan kepada Reuters bahwa dia dan tim yang terdiri dari 80 sukarelawan telah membuat peta dan berencana untuk melaporkan semua orang yang disebutkan namanya ke polisi atas tuduhan menghina kerajaan.
Seorang juru bicara Google Alphabet mengatakan melalui email "masalahnya sekarang telah diperbaiki", dan mencatat: "Kami memiliki kebijakan yang jelas tentang apa yang dapat diterima untuk konten My Maps yang dibuat pengguna. Kami menghapus peta yang dibuat pengguna yang melanggar kebijakan kami."
Versi salah satu peta yang dilihat oleh Reuters mencantumkan nama dan alamat hampir 500 orang, banyak dari mereka adalah pelajar, bersama dengan foto mereka dalam seragam universitas atau sekolah menengah.
Wajah mereka yang disebutkan namanya ditutupi kotak hitam dengan nomor 112, mengacu pada pasal di bawah KUHP negara yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Baca Juga: Singapura siapkan rencana new normal, akan samakan Covid-19 dengan flu
Tidak ada peta yang dapat diakses ketika Reuters mencoba membukanya pada Senin malam.
Songklod mengatakan bahwa dia dan tim relawan berusaha untuk menyoroti orang-orang yang mereka tuduh melanggar hukum itu. "Ketika masing-masing dari kami melihat sesuatu yang ofensif diposting di media sosial, kami meletakkannya di peta," katanya.
Menggambarkannya sebagai operasi perang "psikologis", Songklod mengatakan tujuannya adalah untuk mencegah orang dari kritik online terhadap monarki.
Protes yang dipimpin oleh pemuda yang dimulai tahun lalu membawa kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap monarki dan menyerukan reformasi baik di jalanan maupun online.
Pemerintah tidak segera menanggapi komentar atas penghapusan Google Maps atau konten yang dikandungnya.
Songklod, seorang pensiunan kapten tentara dan aktivis sayap kanan terkemuka, mengatakan dia menganggap operasi yang menargetkan lawan-lawan monarki sebagai "sukses besar" meskipun peta-peta telah dihapus. Aktivis royalis itu mengatakan konten di dalamnya berasal dari penelitian publik.
Kelompok hak asasi manusia dan kritikus pendirian mengatakan peta itu mencakup data pribadi dan alamat ratusan orang dan dapat menempatkan mereka pada risiko kekerasan.
"Saya mulai mendapatkan pesan panik dari orang-orang muda di Thailand yang telah dibocorkan dalam dokumen royalis di Google Maps yang menuduh mereka anti-monarki," kata Andrew MacGregor Marshall, seorang kritikus monarki yang berbasis di Skotlandia.
"Jelas bahwa anak muda Thailand yang hanya menginginkan demokrasi menghadapi risiko yang semakin buruk," tambahnya.
