Sumber: Washington Post | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - Selama masa kepresidenan Donald Trump, terdapat beberapa laporan terkait penyalahgunaan fasilitas milik pribadi untuk kebutuhan pemerintah.
Salah satu laporan terbaru yang dirilis oleh Demokrat di Komite Pengawasan DPR menyatakan bahwa hotel milik Trump di Washington D.C. mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada Dinas Rahasia Amerika Serikat (Secret Service) pada beberapa kesempatan.
Berdasarkan catatan yang diperoleh dari firma akuntansi Mazars USA, hotel tersebut dilaporkan mengenakan tarif hingga 300% lebih tinggi dari tarif standar pemerintah, bahkan lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan kepada tamu lain, termasuk beberapa pelanggan asing.
Baca Juga: Donald Trump Menyalahkan Zelenskiy Soal Perang Ukraina, Ini Katanya
Tarif yang Lebih Tinggi dari Tarif Standar Pemerintah
Laporan tersebut menyoroti beberapa insiden di mana Hotel Internasional Trump di Washington D.C. mengenakan biaya jauh di atas tarif per diem pemerintah kepada Secret Service. Salah satu contoh yang dikutip dalam laporan ini adalah ketika Eric Trump menginap di hotel tersebut pada 22 Februari 2018.
Dinas Rahasia dikenakan biaya sebesar US$895 per malam untuk dua kamar, yang merupakan peningkatan sebesar 450% dari tarif standar pemerintah. Pada malam yang sama, lebih dari 100 kamar di hotel yang memiliki 263 kamar tersebut disewakan dengan tarif yang lebih rendah, bahkan ada satu kamar yang disewakan hanya seharga US$150.
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa pada malam tersebut, beberapa anggota keluarga kerajaan Qatar, yaitu keluarga Al Thani, dikenakan tarif kamar yang jauh lebih rendah daripada yang dibebankan kepada Dinas Rahasia. Empat kamar yang disewa oleh keluarga Al Thani dikenakan tarif antara US$280 hingga US$490 per malam.
Pelanggaran Klausul Emolumen
Laporan ini juga menyoroti potensi pelanggaran terhadap Klausul Emolumen, baik domestik maupun asing, yang terdapat dalam Konstitusi Amerika Serikat. Klausul ini dirancang untuk mencegah pejabat federal, termasuk presiden, dari memperkaya diri melalui jabatan publik yang mereka emban.
Baca Juga: Rusia Tidak Akan Membiarkan Ukraina Memiliki Senjata Nuklir
Dalam hal ini, Demokrat berargumen bahwa Donald Trump melanggar klausul tersebut dengan mendapatkan keuntungan dari penyewaan kamar hotel kepada lembaga pemerintah, khususnya Dinas Rahasia, selama masa jabatannya.
Dinas Rahasia, dalam tanggapannya terhadap laporan tersebut, menyatakan bahwa selama perjalanan dinas yang bersifat protektif, personelnya harus mendampingi pejabat yang dilindungi di setiap tempat untuk memastikan keamanan mereka.
Mereka juga menegaskan bahwa Dinas Rahasia terikat oleh protokol yang ditetapkan oleh General Services Administration (GSA) untuk menggunakan tarif pemerintah yang tersedia guna memastikan tanggung jawab fiskal.
Pembelaan Trump Organization
Di sisi lain, Trump Organization, melalui juru bicaranya, membantah bahwa bisnis milik Trump mendapatkan keuntungan dari penginapan para pejabat pemerintah di properti Trump. Mereka mengklaim bahwa tarif yang dikenakan kepada pemerintah "hanya sebesar biaya pokok" dan bahkan berada di bawah nilai pasar.
Baca Juga: Dijadwalkan Mampir ke McDonald’s Saat Kampanye, Trump akan Goreng Kentang
Trump Organization juga menyebut laporan ini sebagai upaya yang "terdesak" dari Demokrat menjelang Pemilihan Presiden yang akan datang.
Namun, bukti yang dikumpulkan oleh Komite Pengawasan, termasuk catatan dari Mazars USA, menunjukkan bahwa klaim Trump Organization tidak sepenuhnya akurat.
Dalam laporan tersebut, ditemukan beberapa contoh di mana tarif yang dikenakan kepada Dinas Rahasia jauh melebihi tarif standar, serta lebih tinggi dari tarif yang dikenakan kepada tamu lain pada waktu yang sama.
