IMF Proyeksikan Ekonomi Asia Melambat pada 2027, Waspadai Dampak Perang Iran

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia akan melambat pada 2027.

Konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, potensi koreksi pada industri kecerdasan buatan (AI), serta kenaikan imbal hasil obligasi global menjadi sejumlah risiko yang membayangi prospek perekonomian kawasan tersebut.

Dalam laporan prospek ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang dirilis pada Kamis (15/10/2026), IMF juga memperingatkan bahwa ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) berpotensi membuat pasar keuangan Asia tetap bergejolak.

IMF mencatat, gejolak pasar keuangan meningkat seiring perubahan nilai tukar dan arus modal setelah terjadinya guncangan energi tahun ini.

“Nilai tukar dan arus modal menjadi lebih bergejolak sejak guncangan energi tahun ini,” tulis IMF dalam laporan yang diterbitkan di sela-sela pertemuan tahunan IMF di Bangkok, Thailand.

Lembaga tersebut menyebutkan, sejumlah negara berkembang di Asia mengalami tekanan depresiasi mata uang. Meskipun arus investasi asing yang masuk ke kawasan ini secara umum masih cukup kuat, tekanan terhadap pasar keuangan juga terlihat dari keluarnya sebagian investasi portofolio, termasuk dari saham teknologi Korea Selatan.

IMF memperkirakan kebijakan moneter AS akan kembali mengetat pada akhir tahun ini. Kondisi tersebut, ditambah tekanan fiskal di sebagian besar negara maju, berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di kawasan Asia dan Pasifik.

“Kebijakan moneter AS diperkirakan akan terus mengetat pada akhir tahun ini. Kombinasi pengetatan kebijakan moneter dan tekanan fiskal di sebagian besar negara maju kemungkinan akan terus memberikan tekanan kenaikan terhadap imbal hasil obligasi di seluruh kawasan Asia dan Pasifik,” tulis IMF.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia 2026 dan 2027

IMF memperkirakan ekonomi Asia tumbuh 4,8% pada 2026 dan 4,4% pada 2027. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan yang diterbitkan pada April lalu, tetapi tetap menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebesar 5% pada 2025.

Revisi proyeksi tersebut terutama mencerminkan dampak positif dari pesatnya perkembangan industri AI terhadap negara-negara maju di Asia. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara tersebut diperkirakan meningkat menjadi 3,2% pada 2026, dari 2,5% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, negara-negara berkembang di Asia masih menjadi motor utama pertumbuhan kawasan. Namun, pertumbuhan kelompok negara tersebut diperkirakan melambat menjadi 5,1% pada 2026, dibandingkan 5,6% pada 2025.

IMF menilai kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor yang menekan prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan tersebut.

“Risiko terhadap prospek ekonomi masih cenderung mengarah ke sisi negatif,” tulis IMF.

Menurut IMF, kebuntuan berkepanjangan dalam konflik di Timur Tengah dapat mempertahankan harga komoditas pada level tinggi sekaligus menguras cadangan minyak. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi.

Industri AI dan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi Jadi Risiko

Selain konflik geopolitik dan kenaikan harga energi, IMF menyoroti potensi koreksi permintaan terhadap teknologi AI sebagai risiko lain bagi pertumbuhan ekonomi global.

Penurunan permintaan AI dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Dampaknya diperkirakan lebih besar di Asia karena kawasan ini memiliki keterkaitan yang luas dengan rantai produksi AI global, termasuk sektor semikonduktor dan teknologi.

Kekhawatiran terhadap prospek keuntungan industri AI juga mulai memengaruhi pasar saham. Pada Kamis (15/10/2026), indeks saham Nikkei Jepang anjlok hampir 5% seiring tekanan terhadap saham-saham teknologi akibat kekhawatiran mengenai profitabilitas sektor AI.

Pada saat yang sama, data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran bahwa suku bunga akan bertahan pada level tinggi atau kembali meningkat.

IMF juga memperingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi global dapat merembet ke pasar obligasi Asia. Tekanan di pasar surat utang negara-negara besar, seperti AS, Inggris, kawasan euro, dan Jepang, berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi di Asia.

Situasi tersebut dapat memperburuk kerentanan fiskal yang sudah tinggi di sejumlah negara kawasan.

“Dengan utang publik dan kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi di sebagian besar kawasan, pengetatan kondisi keuangan secara mendadak dapat semakin membebani keuangan publik melalui kenaikan biaya pembayaran utang,” tulis IMF.

IMF Minta Bank Sentral Fokus Menjaga Stabilitas Harga

Di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi, IMF meminta bank sentral di kawasan Asia tetap memprioritaskan stabilitas harga.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan, ekspektasi inflasi jangka panjang di Asia secara umum masih terkendali. Meski demikian, bank sentral perlu tetap waspada terhadap risiko kenaikan inflasi yang lebih persisten.

“Bank sentral harus berkomunikasi secara jelas dan siap mengetatkan kebijakan ketika ekspektasi inflasi kurang terkendali, kerangka kebijakan kurang kredibel, atau inflasi lebih persisten. Untuk mendukung hal ini, independensi bank sentral harus tetap dipertahankan,” kata Srinivasan dalam konferensi pers.

Pertemuan IMF pekan ini juga diwarnai kekhawatiran terhadap peningkatan utang, kenaikan imbal hasil obligasi, serta risiko yang muncul dari pesatnya perkembangan industri AI. Berbagai tantangan tersebut menambah tekanan terhadap pembuat kebijakan yang juga harus menghadapi dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi.

Srinivasan menambahkan, ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja fiskal semakin terbatas karena tingkat utang publik masih lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, IMF mendorong pemerintah di kawasan Asia menerapkan kebijakan fiskal yang terarah dan bersifat sementara.

Srinivasan juga mengingatkan negara-negara di kawasan agar menghindari pemberian subsidi bahan bakar secara menyeluruh maupun penerapan pengendalian harga secara luas. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi anggaran pemerintah.

IMF menilai koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika negara-negara Asia menghadapi tekanan harga energi, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global.