Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi telah mengambil keputusan bersejarah dengan menyetujui pencatatan kasta dalam sensus nasional mendatang.
Mengutip fortuneindia, langkah ini disahkan oleh Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), menandai perubahan fundamental dalam pendekatan negara terhadap dokumentasi demografi.
Terakhir kali India melakukan sensus kasta adalah pada tahun 1931, saat masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Setelah hampir satu abad, keputusan ini membuka lembaran baru dalam upaya membangun basis data sosial yang komprehensif dan inklusif.
Tuntutan Panjang yang Akhirnya Terpenuhi
Selama bertahun-tahun, permintaan untuk memasukkan data kasta dalam sensus resmi telah menjadi bahan perdebatan politik dan sosial.
Baca Juga: Meski Ditentang Trump, IPhone 'Made in India' Siap Meluncur ke Pasar AS Juni 2025
Pada tahun 2010, pemerintahan UPA yang dipimpin Kongres sempat membentuk Group of Ministers untuk mengkaji isu ini, namun akhirnya memilih jalan tengah dengan melaksanakan Survei Sosial-Ekonomi dan Kasta (SECC), bukan melalui sensus utama.
Pemerintah Modi secara terbuka mengkritik pendekatan tersebut, menuduh bahwa partai oposisi menggunakan isu kasta sebagai alat politik semata, tanpa menyusun solusi struktural yang transparan dan sistematis.
Landasan Konstitusional: Wewenang Pemerintah Pusat
Menteri Persatuan Ashwini Vaishnaw menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 246 Konstitusi India, penyelenggaraan sensus merupakan tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat.
Ia menyoroti bahwa beberapa negara bagian telah mencoba melakukan survei kasta secara mandiri, namun hasilnya kerap digunakan untuk keuntungan politik, tanpa keterbukaan yang memadai.
"Agar jalinan sosial kita tidak terganggu oleh politik yang memecah belah, penghitungan kasta harus terintegrasi secara transparan ke dalam sensus. Ini akan memperkuat kerangka sosial-ekonomi India dan menjaga kelangsungan kemajuan nasional," tegas Vaishnaw.
Keadilan Sosial sebagai Inti Kebijakan
Langkah ini dianggap sebagai perpanjangan dari kebijakan sosial pemerintah, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya melalui pengenalan kuota 10% untuk Kelompok Ekonomi Lemah (EWS) tanpa mempengaruhi skema reservasi yang telah ada.
Baca Juga: Kejutan Besar! India Tawarkan Perdagangan Bebas Tarif Produk AS, Trump Bilang Begini
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, pemerintah menekankan bahwa pencatatan kasta bukanlah alat politik, melainkan fondasi untuk merumuskan kebijakan berbasis keadilan dan data empiris.
Dampak Politik: Menjelang Pemilu Negara Bagian Strategis
Keputusan ini diperkirakan akan mengubah lanskap politik, khususnya di negara-negara bagian seperti Bihar dan Uttar Pradesh, di mana politik identitas berbasis kasta memiliki pengaruh signifikan. Pihak oposisi diprediksi akan mengawasi implementasi keputusan ini dengan ketat dan menjadikannya isu utama dalam kampanye politik mendatang.
Namun, pemerintah tetap menekankan bahwa proses ini akan dijalankan dengan transparansi tinggi untuk menghindari kontroversi seperti yang terjadi pada SECC sebelumnya.
