| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 3.012.000 68.000 2,31%
USD/IDR 16.905 -13,00 -0,08%
IDX 8.272 -2,31 -0,03%
KOMPAS100 1.164 0,60 0,05%
LQ45 835 1,00 0,12%
ISSI 295 -1,17 -0,39%
IDX30 437 0,09 0,02%
IDXHIDIV20 522 2,39 0,46%
IDX80 130 0,02 0,01%
IDXV30 143 -0,62 -0,43%
IDXQ30 140 0,46 0,33%

India Tunda Pembicaraan Dagang dengan AS Usai Putusan MA soal Tarif Trump

Minggu, 22 Februari 2026 / 19:19 WIB

ILUSTRASI. TRUMP/TARIFFS-COURT (REUTERS/Jonathan Ernst). Kesepakatan dagang India-AS senilai US$500 miliar terancam. Keputusan MA AS dan kritik oposisi membuat New Delhi menahan diri.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Pemerintah India menunda rencana pengiriman delegasi dagang ke Washington setelah muncul ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) yang menolak tarif era Presiden Donald Trump.

Sumber di Kementerian Perdagangan India mengatakan, penundaan ini diputuskan setelah pembahasan antara pejabat kedua negara. Hingga kini, belum ada tanggal baru yang ditetapkan untuk kunjungan tersebut.

Penundaan ini menjadi salah satu reaksi konkret pertama dari negara Asia setelah putusan pengadilan tersebut.

Meski demikian, Trump pada Sabtu lalu tetap memberlakukan tarif sementara sebesar 15%, batas maksimum yang diizinkan undang-undang—atas impor AS dari seluruh negara, sebagai respons atas keputusan pengadilan.

Menurut sumber tersebut, ketidakpastian arah kebijakan tarif pasca putusan pengadilan menjadi alasan utama India menahan langkah. Delegasi India sejatinya dijadwalkan berangkat pada Minggu untuk merampungkan perundingan kesepakatan dagang sementara antara kedua negara.

Dalam kerangka kesepakatan itu, AS sebelumnya sepakat memangkas tarif hukuman hingga 25% atas sejumlah produk India yang dikaitkan dengan pembelian minyak Rusia oleh New Delhi. Tarif atas barang India rencananya diturunkan menjadi 18%.

Sebagai imbalannya, India berkomitmen membeli produk AS senilai US$ 500 miliar dalam lima tahun, mencakup pasokan energi, pesawat dan suku cadang, logam mulia, serta produk teknologi.

Namun, rencana kesepakatan ini menuai kritik dari Partai Kongres, oposisi utama di India.

Mereka mendesak agar perjanjian sementara tersebut ditunda dan dinegosiasikan ulang, serta mempertanyakan keputusan Perdana Menteri Narendra Modi yang lebih dulu mengeluarkan pernyataan bersama sebelum putusan pengadilan AS diumumkan.

Pada Sabtu, Kementerian Perdagangan India menyatakan masih mempelajari dampak putusan Mahkamah Agung AS serta pengumuman lanjutan dari pemerintah Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan, kesepakatan dagang sementara itu ditargetkan mulai berlaku pada April, setelah sejumlah isu tersisa diselesaikan dalam pertemuan langsung di Washington.