Deretan Perkara Besar di Mahkamah Agung AS, dari Tarif Trump hingga Hak Aborsi

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Supreme Court of the United States tengah memutus serangkaian perkara penting dalam masa sidang yang dimulai Oktober dan berlangsung hingga akhir Juni.

Sejumlah isu besar yang dipertaruhkan mencakup kekuasaan presiden, tarif impor, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, senjata api, hak transgender, pendanaan kampanye, hingga hukuman mati.

Berikut sejumlah perkara utama yang sedang bergulir dilansir dari Reuters Sabtu (21/2/2026):

1. Tarif Global Trump

Mahkamah pada 20 Februari membatalkan tarif luas yang diberlakukan Presiden Donald Trump dengan dasar Undang-Undang Keadaan Darurat Ekonomi 1977 (IEEPA).

Dalam putusan 6-3, hakim menyatakan IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif.

Konstitusi AS menetapkan kewenangan pajak dan tarif berada di tangan Kongres. Putusan ini berdampak besar terhadap perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump.

2. Upaya Pemecatan Pejabat The Fed

Mahkamah juga menangani gugatan terkait upaya Trump memecat Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook.

UU Federal Reserve Act menyebut gubernur hanya dapat diberhentikan “for cause”, namun istilah tersebut tidak didefinisikan secara rinci. Putusan perkara ini dinilai krusial bagi independensi bank sentral AS.

3. Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Pengadilan akan mendengar argumen pada 1 April terkait perintah eksekutif Trump yang membatasi pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di AS dari orang tua non-warga negara.

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Amendemen ke-14 Konstitusi AS.

4. Peta Distrik Pemilu Louisiana

Kasus ini menyentuh Section 2 Voting Rights Act 1965, yang melarang peta pemilu yang melemahkan kekuatan suara minoritas rasial.

Hakim konservatif memberi sinyal kemungkinan mempersempit cakupan undang-undang tersebut.

5. Pemecatan Anggota FTC

Mahkamah meninjau legalitas pemecatan anggota Federal Trade Commission oleh Trump. Perkara ini berpotensi memperluas kekuasaan presiden terhadap lembaga independen.

6. Atlet Transgender

Hakim konservatif tampak cenderung mendukung undang-undang negara bagian yang melarang atlet transgender bertanding di tim olahraga perempuan. Putusan diperkirakan terbit sebelum akhir Juni.

7. Terapi “Konversi” LGBT

Pengadilan mempertimbangkan gugatan terhadap undang-undang Colorado yang melarang terapi konversi bagi anak di bawah umur. Gugatan diajukan atas dasar kebebasan berbicara dalam Amendemen Pertama.

8. Undang-Undang Senjata Hawaii

Mahkamah meninjau undang-undang Hawaii yang membatasi kepemilikan senjata di properti privat terbuka untuk umum tanpa izin eksplisit pemilik.

9. Pengguna Narkoba dan Kepemilikan Senjata

Hakim akan mendengar pembelaan pemerintah terhadap UU federal yang melarang pengguna narkoba ilegal memiliki senjata api.

10. Pendanaan Kampanye

Kasus ini menguji batas pengeluaran kampanye terkoordinasi antara partai politik dan kandidat, dengan Wakil Presiden JD Vance termasuk penggugat.

11. Surat Suara Lewat Pos

Mississippi membela aturan yang memberi tenggat lima hari setelah hari pemilu untuk menghitung surat suara pos yang sudah diberi cap sebelum hari pemilihan.

12. Proses Suaka di Perbatasan

Pemerintahan Trump membela kebijakan pembatasan pemrosesan suaka di perbatasan AS-Meksiko.

13. Gugatan HAM di Luar Negeri

Cisco Systems mengajukan banding untuk membatasi penggunaan Alien Tort Statute dalam gugatan pelanggaran HAM di luar negeri.

14. Hukuman Mati & Kebebasan Beragama

Mahkamah juga meninjau kasus narapidana hukuman mati di Alabama dan gugatan narapidana Rastafarian di Louisiana yang rambutnya dicukur paksa.

15. Gugatan Roundup Bayer

Bayer meminta pembatasan gugatan yang mengklaim herbisida Roundup menyebabkan kanker.

16. Denda FCC terhadap Operator Seluler

Pengadilan akan meninjau kewenangan Federal Communications Commission dalam menjatuhkan denda terhadap operator seperti Verizon dan AT&T atas dugaan pelanggaran data lokasi pelanggan.

17. Sengketa Hak Cipta Cox

Cox Communications berupaya menghindari potensi denda hingga US$ 1,5 miliar dalam gugatan pelanggaran hak cipta oleh label musik besar.