kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.325
  • EMAS681.000 0,89%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Ini empat opsi tawaran Sekjen PBB bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel

Sabtu, 18 Agustus 2018 / 06:52 WIB

Ini empat opsi tawaran Sekjen PBB bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel
ILUSTRASI. Loket bantuan logistik PBB untuk warga Gaza.

KONTAN.CO.ID - PBB. Perlindungan warga sipil Palestina dapat ditingkatkan lewat penyebaran pasukan bersenjata yang diamanatkan PBB atau pengamat tidak bersenjata, meningkatkan kehadiran sipil staf PBB , atau memperluas bantuan PBB. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menulis hal itu dalam sebuah laporkan pada hari Jumat (17/8).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta laporan itu dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada Juni yang mengutuk Israel karena kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil Palestina dan mengecam penembakan roket dari Gaza ke wilayah sipil Israel.


Resolusi itu meminta proposal untuk memastikan "keamanan, perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk ... rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional."

Guterres menguraikan empat opsi, tetapi ia tidak membuat rekomendasi khusus. Dia mencatat bahwa semua opsi akan membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak, penghentian permusuhan berkelanjutan, serta sumber daya tambahan untuk memastikannya bisa berjalan.

"Kombinasi pendudukan militer yang berkepanjangan, ancaman keamanan yang terus menerus, institusi politik yang lemah, dan proses perdamaian yang menemui jalan buntu memberikan tantangan perlindungan yang sangat kompleks secara politik, secara hukum dan praktis," tulisnya.

Pasukan penjaga perdamaian bersenjata atau pasukan bersenjata dari sekelompok negara yang berpikiran sama yang beroperasi di bawah mandat PBB dapat dikerahkan untuk menawarkan perlindungan fisik, kata Guterres. Pilihan ini, bagaimanapun, akan membutuhkan mandat Dewan Keamanan dan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, yang kemungkinan akan menggunakan hak veto.

A.N. atau misi pengamat sipil non-PBB dapat dikerahkan "dengan mandat khusus untuk melaporkan isu-isu perlindungan dan kesejahteraan dan menyediakan mediasi lokal," kata Guterres. Ini juga membutuhkan sebuah mandat dari PBB.

Opsi ketiga adalah memperluas program dan pembangunan PBB saat ini dan meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil Palestina secara lebih efektif dan memperkuat institusi Palestina, tulisnya.

Opsi terakhir dapat berupa pengiriman tambahan hak asasi manusia, koordinasi, dan pejabat politik PBB untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan situasi serta meningkatkan kemampuan pemantauan PBB, kata Guterres.

Resolusi Majelis Umum yang meminta laporan ini diadopsi 120 suara mendukung, delapan menentang, dan 45 suara abstain. Hal ini dikemukakan dalam Majelis Umum setelah Amerika Serikat memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.

"Cara terbaik untuk memastikan keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina masih negosiasi penyelesaian yang komprehensif, adil dan final dari konflik Arab-Israel," kata Guterres.


Sumber : Reuters
Editor: Hasbi Maulana
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0830 || diagnostic_web = 0.3402

Close [X]
×