kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.005,81   -2,61   -0.26%
  • EMAS1.133.000 0,18%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini peringatan keras China ke AS, Inggris & Australia yang terus kritik Hong Kong


Jumat, 03 Juli 2020 / 05:05 WIB
Ini peringatan keras China ke AS, Inggris & Australia yang terus kritik Hong Kong


Sumber: Bloomberg | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China memperingatkan bahwa Beijing akan mengambil tindakan balasan yang keras bila Amerika Serikat (AS), Australia dan Inggris terus mengkritik undang-undang keamanan yang baru di Hong Kong. China mengatakan pihak asing tidak akan pernah berhasil menekan China terkait kebijakan di kota tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Kamis (2/7) bahwa China menyesalkan dan dengan tegas menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang DPR AS pada hari Rabu yang akan memberikan sanksi pada bank yang berbisnis dengan pejabat China yang terlibat dalam menekan demonstran pro demokrasi di Hong Kong.

Mengutip Bloomberg, di bawah UU Keamanan baru yang dibuat China, ratusan demonstran pada hari Rabu telah ditangkap polisi Hong Kong untuk menegakkan aturan baru tersebut yang berlaku mulai Selasa (1/7) kemarin.

Baca Juga: Inggris: UU Keamanan Nasional Hong Kong merupakan pelanggaran serius

"Upaya AS untuk menghalangi undang-undang ini pasti gagal," kata Zhao pada konferensi singkat di Beijing.

“Kami mendesak pihak AS untuk memahami situasi, mematuhi norma-norma dasar hukum internasional dan hubungan internasional, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan memajukan atau menerapkan RUU negatif ini. Kalau tidak, kita akan mengambil tindakan balasan yang kuat dan mereka harus menanggung semua konsekuensinya.," tandas Zhao.

Langkah China memberlakukan undang-undang keamanan berisiko membentuk kembali karakter pusat keuangan di Asia tersebut setelah 23 tahun Beijing menguasai bekas jajahan Inggris ini.

Baca Juga: Jalankan aksi balas dendam, China targetkan jurnalis dari media AS

Bahasa yang tidak jelas undang-undang tersebut menimbulkan kebingungan tentang kegiatan apa yang diizinkan, menambah ketidakpastian bagi beberapa bisnis yang beroperasi di Hong Kong sebagian karena sistem hukum independen yang diilhami oleh Inggris.

Pemerintah Inggris telah menawarkan peningkatan status pemegang paspor nasional Inggris di Hong Kong untuk menjadi warga negaranya. Sekitar 350.000 penduduk Hong Kong memegang paspor BNO dan 2,5 juta dari 7,5 juta penduduk Hong Kong memenuhi syarat tersebut.

"China sangat mengutuk itu dan berhak untuk membuat reaksi lebih lanjut," kata Zhao, menambahkan bahwa semua pemegang paspor BNO adalah warga negara Tiongkok. "Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak Inggris," tambahnya




TERBARU
Kontan Academy
Outlook 2024, Meneropong saham unggulan di Tahun Politik The Coughing Dragon | Global Market Series - China

[X]
×