Iran Bersumpah Balas Tekanan Ekonomi AS, Harga Minyak Jadi Perhatian

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Iran berjanji akan membalas setelah Amerika Serikat (AS) memperluas sanksi terhadap Teheran. Pemerintah Iran juga menyatakan yakin sejumlah mitra dagang utama akan menolak tekanan Washington.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan langkah tersebut pada Senin (24/8/2026).

Namun, AS belum menjatuhkan sanksi paling berat dengan alasan negara-negara yang masih bertransaksi dengan Iran berisiko dikeluarkan dari sistem keuangan berbasis dolar AS.

Bessent tidak menyebut negara mana saja yang akan menjadi sasaran maupun kapan sanksi tersebut mulai berlaku.

Ia mengatakan Washington akan memberikan waktu kepada negara-negara terkait untuk mematuhi kebijakan baru tersebut.

Departemen Keuangan AS pada Senin juga menjatuhkan sanksi terhadap 60 individu, entitas, dan kapal. Namun, daftar tersebut tidak mencantumkan lembaga keuangan China yang diduga membantu perdagangan minyak Iran.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menegaskan negaranya telah siap menghadapi sanksi baru AS.

"Kami sepenuhnya siap menghadapi sanksi AS," ujar Madanizadeh kepada televisi pemerintah Iran dilansir dari Reuters.

Ia menyebut sanksi tersebut sebagai upaya untuk melancarkan serangan ekonomi terhadap Iran. Menurut dia, Teheran memiliki instrumen untuk menghadapi tekanan tersebut.

"Musuh seharusnya menunggu serangan," katanya.

Madanizadeh juga mengatakan China dan Rusia tidak menerima langkah AS tersebut. Ia memperkirakan negara-negara lain juga akan menolak tekanan Washington.

Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, bahkan mengancam akan memberikan pukulan berat terhadap kepentingan vital AS dan titik-titik strategis energi apabila infrastruktur Iran terancam.

Diplomasi Belum Menunjukkan Kemajuan

Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik Iran-AS juga belum menunjukkan hasil signifikan.

Iran dan AS sebelumnya menandatangani kesepakatan sementara pada Juni untuk mengakhiri perang yang dimulai setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Namun, kesepakatan yang dikenal sebagai memorandum Islamabad tersebut dengan cepat mengalami kebuntuan.

Pakistan, yang berperan sebagai mediator, mengatakan telah mencapai "kemajuan signifikan" dalam pembicaraan terbaru dengan Teheran. Pembahasan tersebut antara lain mencakup upaya mencegah eskalasi konflik dan membuka kembali Selat Hormuz.

Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengatakan Presiden Iran telah menyampaikan pandangan pemerintahnya secara terbuka dalam pembicaraan tersebut.

"Presiden Iran secara terbuka menyampaikan perspektif pemerintahnya dan kami melakukan pertukaran pandangan yang sangat konstruktif mengenai berbagai persoalan yang dibahas," ujar Naqvi melalui X.

Iran belum memberikan komentar mengenai hasil pembicaraan terbaru dengan Pakistan.

Sementara itu, perang yang telah berlangsung hampir enam bulan tersebut terus menekan pasar energi. Data pelayaran menunjukkan hanya dua kapal komoditas yang melintasi Selat Hormuz pada Senin, menjadi jumlah harian terendah sejak awal Mei.

Sebelum konflik, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima arus perdagangan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dunia.

Harga minyak relatif stabil pada Selasa (25/8), setelah sebelumnya anjlok lebih dari US$ 2 per barel pada sesi perdagangan sehari sebelumnya.

AS Waspadai Dampak ke Perdagangan China

Bessent mengatakan, Washington sengaja tidak langsung menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara tertentu karena ingin menghindari gangguan terhadap sistem keuangan global.

"Mengapa saya ingin menghancurkan sistem keuangan global?" kata Bessent.

Ia mengatakan, AS ingin memberikan waktu kepada negara dan perusahaan untuk memutus hubungan perdagangan dengan Iran.

China menjadi perhatian utama karena merupakan pembeli terbesar minyak Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, blokade AS terhadap pelabuhan Iran yang kembali diberlakukan pada pertengahan Juli telah memangkas aliran minyak Iran ke China.

Sejumlah analis menilai Washington juga mempertimbangkan potensi pembalasan dari Beijing jika sanksi dijatuhkan terhadap bank-bank China.

Langkah tersebut dinilai sensitif menjelang rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping bulan depan.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan, sanksi dan tekanan tidak membantu penyelesaian masalah. Beijing menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

Bessent sendiri memperingatkan bahwa tidak ada pihak yang berada di luar jangkauan sanksi AS.

"Kami ingin memperjelas bahwa tidak seorang pun berada di luar jangkauan sanksi AS," ujarnya.