Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana permukiman Israel yang menuai kecaman luas dan akan membagi wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara mereka, resmi disetujui pada Rabu, menurut pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.
Persetujuan proyek E1, yang berpotensi memotong wilayah Tepi Barat yang diduduki dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, pertama kali diumumkan oleh Smotrich pekan lalu, dan menerima persetujuan akhir dari komisi perencanaan kementerian pertahanan pada Rabu.
Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi sayap kanan yang berkuasa, mengatakan:
"Dengan E1, kami akhirnya menepati janji yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina dihapus dari meja, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan."
Baca Juga: Israel Kerahkan Puluhan Ribu Pasukan Cadangan Jelang Serangan Baru ke Gaza
Reaksi Palestina dan Komunitas Internasional
Kementerian luar negeri Palestina mengecam keputusan tersebut, menyatakan bahwa permukiman E1 akan mengisolasi komunitas Palestina yang tinggal di wilayah tersebut dan mengancam kemungkinan tercapainya solusi dua negara.
Seorang juru bicara pemerintah Jerman menambahkan, bahwa pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan menghambat solusi dua negara serta berakhirnya pendudukan Israel di Tepi Barat.
Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu
Hingga saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar khusus terkait pengumuman E1. Namun, pada Minggu lalu saat mengunjungi permukiman Ofra di Tepi Barat, ia menegaskan:
"25 tahun lalu saya mengatakan bahwa kami akan melakukan segala cara untuk mempertahankan cengkeraman kami di Tanah Israel, mencegah berdirinya negara Palestina, dan mencegah upaya pengusiran kami dari sini. Syukurlah, apa yang saya janjikan, telah kami wujudkan."
Dampak Terhadap Solusi Dua Negara
Solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun bertujuan mewujudkan negara Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, berdampingan dengan Israel.
Baca Juga: Israel Pertimbangkan Tawaran Hamas, Gencatan Senjata 60 Hari dan Pembebasan Sandera
Namun, rencana E1 dikhawatirkan dapat menghambat kesepakatan damai di masa depan, sehingga banyak ibu kota Barat dan kelompok advokasi internasional menentang proyek ini.
Rincian Proyek E1
Rencana E1, yang terletak dekat dengan Maale Adumim, sebelumnya dibekukan pada 2012 dan 2020 karena keberatan dari pemerintah AS dan Eropa. Proyek ini melibatkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah baru.
Menurut Peace Now, sebuah organisasi advokasi Israel yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, pekerjaan infrastruktur bisa dimulai dalam beberapa bulan, sementara pembangunan rumah dapat dimulai sekitar satu tahun ke depan.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional. Israel sendiri menolak pandangan ini, mengutip kaitan historis dan alkitabiah dengan wilayah tersebut serta menyatakan bahwa permukiman memberikan kedalaman strategis dan keamanan.