Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun menegaskan, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan para menteri kabinetnya bisa terus menjalankan kekuasaan eksekutif, karena tidak ada bukti yang menunjukkan ia tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
Idrus mengeluarkan pernyataan hanya beberapa jam setelah Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahwa partainya menarik dukungannya untuk pemerintahan yang dipimpin Muhyiddin, sambil mendesak perdana menteri untuk mundur.
"Mengacu pada pernyataan media yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO tanggal 7 Juli, itu adalah pernyataan dari partai komponen yang membentuk pemerintahan yang ada, yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Pasal 43 (1) dan (2) Konstitusi Federal," kata Jaksa Agung.
Baca Juga: Politik Malaysia memanas, UMNO tarik dukungan dan desak PM Muhyiddin Yassin mundur
"Seperti yang ada sekarang, pemerintah tidak memiliki fakta yang jelas yang membuktikan perdana menteri tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Perwakilan," ujar Idrus, seperti dikutip Channel News Asia.
"Berdasarkan Pasal 43 (2a) Konstitusi Federal, penentuan apakah (seorang pemimpin) mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota Dewan Perwakilan akan ditentukan oleh anggota Dewan Perwakilan sendiri dan bukan melalui pernyataan partai politik atau pemimpin partai politik manapun,” tegas Jaksa Agung,
"Oleh karena itu, secara hukum, Perdana Menteri YAB dan menteri Kabinet yang ada masih bisa menjalankan kekuasaan eksekutif federal," imbuhnya.
