Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - PHNOM PENH. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengundang militer asing untuk melakukan latihan di negaranya, ketika ia menyerukan pendanaan luar negeri untuk membangun dermaga dan memindahkan pusat pelatihan militer.
Namun, melansir Channelnewsasia.com, Hun Sen bersikeras, Kamboja tidak akan mengizinkan keberadaan "pangkalan militer asing di wilayahnya".
The Wall Street Journal tahun lalu melaporkan, rancangan kesepakatan Kamboja dengan China memungkinkan kapal perang Tiongkok merapat dan menyimpan senjata di Pangkalan Angkatan Laut Ream dekat Kota Sihanoukville.
Baca Juga: Ini sumber ketegangan baru antara China dan negara tetangga di Laut China Selatan
Hun Sen, sekutu setia Beijing, sebelumnya telah membantah klaim itu, dan menunjuk pada konstitusi Kamboja yang melarang pangkalan militer asing ada di dalam perbatasan negara Asia Tenggara ini.
"Siapa pun yang ingin mengadakan latihan (militer) di wilayah Kamboja, silakan datang. Kami membuka pintu," kata Hun Sen, Senin (1/6), di Sihanoukville.
Dia mengatakan, Kamboja akan "menyambut semua bantuan dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Jepang, dan China" untuk memindahkan pusat pelatihan militer dari Pangkalan Ream ke "lokasi baru".
"Kamboja juga memiliki rencana untuk membangun sebuah dermaga baru guna memperbaiki kapal perang kami dan kapal transportasi lainnya untuk bangsa kami," ujar Hun Sen yang tidak menyebutkan lokasinya.
"Terus terang, kami membutuhkan dana dari China untuk membangun ini. Tetapi, jika Anda semua ingin memberikan uang, kami akan menyambutnya," katanya.
China telah memberikan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman lunak, infrastruktur, dan investasi di Kamboja.
Baca Juga: Akhirnya terkuak! China sudah ingin menguasai Laut China Selatan sejak 2010
Latihan militer antara China dan Kamboja juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang terbaru, latihan penanggulangan terorisme yang berlangsung pada Maret lalu.
Pangkalan Ream memang lokasi strategisnya, ada di Teluk Thailand, yang akan menyediakan akses langsung ke Laut China Selatan yang diperebutkan dengan sengit dan rute pengiriman utama global.
Beijing mengklaim mayoritas laut yang kaya sumber daya itu, bersaing dengan enam negara lainnya, seperti Vietnam dan Malaysia.
