Kanada Selidiki Dugaan Kerja Paksa Warga Uighur oleh Nike dan Dynasty Gold

Sumber: Al Jazeera | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

Kerja Paksa Warga Uighur - OTTAWA. Pengawas industri Kanada resmi meluncurkan penyelidikan terhadap Nike Canada dan Dynasty Gold atas dugaan praktik kerja paksa terhadap warga Uigur dalam pasokan dan operasi mereka di China.

Melansir Al Jazeera, investigasi diluncurkan pada hari Selasa (11/7) setelah menilai keluhan tentang operasi mencurigakan dari 13 perusahaan Kanada yang diajukan oleh koalisi 28 organisasi masyarakat sipil pada Juni 2022.

Ini menjadi penyelidikan pertama yang dilakukan oleh Ombudsman Kanada untuk Perusahaan yang Bertanggung Jawab (CORE) sejak meluncurkan mekanisme pengaduannya pada tahun 2021.

"Nike Canada dan Dynasty Gold diduga memiliki atau pernah memiliki rantai pasokan atau operasi di China yang diidentifikasi menggunakan atau mendapat manfaat dari penggunaan kerja paksa Uighur. Keluhan terhadap 11 perusahaan lainnya masih dikaji," kata CORE dalam laporannya.

Baca Juga: 50 Negara di PBB Kompak Mengutuk Pelanggaran HAM di Xinjiang, China

Lewat email, Dynasty Gold mengatakan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Sementara Nike Canada tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media.

CORE mengaku sangat prihatin tentang bagaimana perusahaan-perusahaan terkait memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Penilaian awal terhadap Nike merinci hubungan pasokan dengan perusahaan China yang diidentifikasi menggunakan atau diuntungkan dari praktik kerja paksa warga Uighur.

Menurut CORE, Nike menyatakan bahwa mereka lagi memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang dicurigai dan telah memberikan informasi kepada pengawas tentang praktik resminya.

Baca Juga: Badan HAM PBB Akhirnya Mendapatkan Izin dari China untuk Mengunjungi Xinjiang

Sementara itu, laporan terkait Dynasty Gold menyebutkan mereka diuntungkan dari penggunaan tenaga kerja paksa Uighur di sebuah tambang di China di mana perusahaan tersebut memegang saham mayoritas.

"Saya belum menilai hasil penyelidikan. Kami akan menunggu hasilnya dan kami akan menerbitkan laporan akhir dengan rekomendasi saya," kata Ombudsman Sheri Meyerhoffer.

CORE tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengadili dan jika perusahaan dinyatakan bersalah, mereka dapat merujuk temuan tersebut ke komite parlemen untuk tindakan lebih lanjut.

Berita Terkait

News Setup

Tak Lagi Ada Kerja Paksa, AS Cabut Larangan Impor Produk CPO Sime Darby

Internasional

AS Cabut Larangan Impor Produk CPO Sime Darby setelah Tak Lagi Ada Kerja Paksa