/2026/03/23/757535896.jpg "Kementerian Keuangan Malaysia Tunjuk Konsultan untuk Kaji Kebutuhan Pendanaan AirAsia")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Kementerian Keuangan Malaysia telah menunjuk Alton Aviation Consultancy untuk mengkaji kebutuhan pendanaan AirAsia, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, di tengah upaya maskapai berbiaya hemat terbesar di Asia Tenggara itu untuk mendapatkan modal segar di tengah tekanan keuangan yang kian berat.
Mengutip Reuters, Kamis (3/9/2026), penunjukan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada AirAsia, dengan kepentingan publik dan dampak ekonomi menjadi faktor utama dalam pertimbangan mereka, menurut sumber-sumber tersebut.
Keterlibatan pemerintah sebagian didorong oleh peran AirAsia sebagai penyedia lapangan kerja utama dan penyedia konektivitas udara yang terjangkau di seluruh kawasan, ujar salah satu sumber, seraya menambahkan bahwa kementerian telah memantau situasi ini selama beberapa minggu.
Baca Juga: Harga Minyak Turun, Investor Mempertimbangkan Ketidakpastian Atas Serangan AS-Iran
AirAsia mungkin memerlukan semacam dukungan pemerintah untuk menggalang modal segar dari investor eksternal, namun bentuk pasti dari dukungan tersebut belum jelas, tambah sumber itu.
Sumber lain mengatakan pemerintah sedang meneliti kondisi keuangan dan aset AirAsia, namun saat ini tidak memiliki rencana untuk memberikan dana talangan (bailout) kepada perusahaan atau memberikan jaminan atas upaya penggalangan dana apa pun.
Sumber-sumber tersebut meminta agar identitas mereka tidak diungkapkan karena informasi ini belum dipublikasikan.
Kementerian Keuangan Malaysia, AirAsia, dan Alton tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Publikasi penerbangan Cirium adalah pihak pertama yang melaporkan peran Alton dalam memberikan nasihat kepada pemerintah Malaysia.
Kebutuhan Penggalangan Dana
AirAsia melaporkan kerugian bersih sebesar 831 juta ringgit (US$ 205 juta) untuk kuartal kedua yang berakhir pada 30 Juni, akibat lonjakan biaya bahan bakar pesawat yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah serta kerugian kurs mata uang asing yang signifikan.
Maskapai ini telah melakukan restrukturisasi secara agresif, termasuk memangkas rute yang berkinerja buruk, mengembalikan 25 pesawat lama kepada pihak penyewa (lessor), dan menegosiasikan ulang kontrak dengan pemasok demi menekan biaya.
Pada hari Rabu, maskapai tersebut menyatakan sedang memajukan pembicaraan dengan lembaga keuangan lokal maupun internasional, dengan target perolehan dana hingga US$1 miliar dari pasar utang internasional serta fasilitas kredit lokal sebesar 700 juta ringgit.
Pihak maskapai menyebutkan bahwa penggalangan dana ini terutama ditujukan untuk restrukturisasi utang, bukan untuk menutupi kekurangan dana operasional.
Baca Juga: PMI Jasa Jepang Menguat di Saat Tekanan Biaya Dorong Harga ke Rekor
Liabilitas lancar AirAsia tercatat sebesar 18,4 miliar ringgit (US$4,55 miliar) per 30 Juni, sementara saldo kas dan bank hanya sebesar 954 juta ringgit; kondisi ini mencerminkan betapa gentingnya posisi likuiditas perusahaan.
Dua sumber menyatakan bahwa dana sebesar US$1 miliar mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi perusahaan.
Menurut sumber lain yang mengetahui masalah ini secara langsung, AirAsia sempat mendekati beberapa pelaku industri dan investor keuangan—termasuk setidaknya satu maskapai penerbangan di kawasan Asia-Pasifik—tahun lalu untuk berpartisipasi dalam pendanaan ekuitas senilai US$1 miliar, namun kesepakatan tidak tercapai.
Maskapai yang didekati tersebut menolak tawaran itu karena kurang berminat pada kepemilikan saham minoritas yang hanya memberikan pengaruh terbatas terhadap operasional maupun strategi pemulihan AirAsia, ujar sumber tersebut.
Baca Juga: Investor Jepang Jual Obligasi Asing US$ 5,2 Miliar, Ada Apa?
Pemerintah Malaysia sebelumnya telah mengisyaratkan kesediaan untuk mendukung maskapai berbiaya hemat ini, namun dengan sejumlah persyaratan.
Pada Oktober 2021, Capital A (yang saat itu merupakan perusahaan induk AirAsia) memperoleh persetujuan untuk pinjaman dengan jaminan pemerintah sebesar 80% hingga mencapai 500 juta ringgit guna memenuhi kebutuhan modal kerja pascapandemi.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terealisasi karena mensyaratkan adanya jaminan pribadi dari para pendiri, Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun.
(US$1 = 4,0430 ringgit)
