Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar terus bertambah, dengan laporan terbaru dari media pemerintah menyebutkan sedikitnya 3.354 orang meninggal dunia, 4.850 luka-luka, dan 220 orang masih hilang.
Bencana alam yang terjadi pada 28 Maret tersebut memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung sejak kudeta militer 2021.
PBB Puji Respons Kemanusiaan Lokal di Tengah Pembatasan Akses oleh Junta
Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, yang mengunjungi kota Mandalay dekat pusat gempa, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap para relawan dan organisasi kemanusiaan lokal yang berada di garis depan.
Dalam pernyataannya di platform X, Fletcher menyebut para sukarelawan menunjukkan "keberanian, keterampilan, dan tekad luar biasa" dalam menanggapi krisis ini.
Baca Juga: Indonesia Kirim 16 Ribu Paket Bantuan ke Myanmar, Baznas Ikut Berperan Aktif
“Banyak dari mereka kehilangan segalanya, namun tetap berjuang membantu para korban,” tulis Fletcher.
Namun di balik upaya kemanusiaan ini, kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menuduh junta militer membatasi distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang tidak mendukung kekuasaan mereka.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa PBB tengah menyelidiki 53 serangan junta terhadap oposisi, termasuk serangan udara, dengan 16 di antaranya terjadi setelah pengumuman gencatan senjata yang disampaikan pada Rabu lalu.
Junta Militer Dituding Manipulasi Pemilu Desember
Setelah melakukan kunjungan langka ke luar negeri untuk menghadiri KTT Asia Selatan dan Asia Tenggara di Bangkok, pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing kembali ke ibu kota Naypyitaw. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, ia menegaskan kembali rencana untuk menggelar pemilu "bebas dan adil" pada Desember mendatang.
Namun, pernyataan tersebut menuai keraguan luas. Kritikus menilai pemilu tersebut hanyalah cara militer mempertahankan kekuasaan melalui boneka politik, bukan upaya demokratisasi sejati.
Modi sendiri dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya pemilu yang "inklusif dan kredibel", serta menyerukan agar gencatan senjata pasca-gempa dijadikan permanen untuk meredakan perang saudara yang masih berkecamuk.
Baca Juga: TNI Kirim Pasukan SAR dan Medis untuk Bantu Korban Gempa Myanmar
Myanmar dalam Krisis: Perang Saudara, Ekonomi Runtuh, dan Ancaman Kelaparan
Sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021, Myanmar telah terjebak dalam kekacauan politik dan kemanusiaan. Lebih dari 3 juta orang terpaksa mengungsi, sementara lebih dari sepertiga populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut data PBB.
Kondisi ini diperburuk oleh runtuhnya layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta merosotnya ekonomi nasional. Gempa bumi terbaru memperparah situasi, terutama di wilayah yang dikuasai oleh kelompok anti-junta, di mana akses terhadap bantuan sangat terbatas.
