Sumber: BBC | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi ancaman serius kehabisan dana operasional dalam waktu kurang dari satu hari, sementara Kongres berupaya keras menyepakati rencana pendanaan jangka pendek.
Ketegangan semakin meningkat setelah upaya terbaru dari Partai Republik untuk mencegah penutupan pemerintah gagal mendapatkan persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kegagalan RUU Pendanaan di Dewan Perwakilan Rakyat
Pada Kamis malam, RUU pendanaan revisi yang diajukan oleh Partai Republik gagal memenuhi ambang suara mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk lolos di DPR.
Sebanyak 38 anggota Partai Republik memilih menolak RUU tersebut, bergabung dengan oposisi Demokrat, sehingga menghancurkan peluang pengesahannya.
Baca Juga: Senator Desak Biden Perpanjang Tenggat 90 Hari untuk TikTok di AS
Sebelumnya, Presiden terpilih Donald Trump secara tegas menolak kesepakatan bipartisan yang dirancang oleh Ketua DPR Mike Johnson bersama Demokrat. Penolakan Trump ini didukung kritik keras dari Elon Musk, miliarder teknologi yang memiliki pengaruh besar di lingkup politik Partai Republik.
Musk secara aktif melontarkan kritik terhadap rancangan anggaran melalui platform media sosialnya. Dorongan ini memperkuat tekanan bagi anggota DPR Partai Republik untuk menarik dukungan mereka.
Sebagai gantinya, Trump mendukung RUU alternatif yang mengaitkan pendanaan pemerintah dengan penangguhan batas utang federal selama dua tahun. Namun, proposal tersebut dikritik keras oleh kubu Demokrat, dengan Ketua Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyebutnya sebagai "lelucon".
Baca Juga: Putin: Rusia Siap Berkompromi dengan Trump Terkait Perang Ukraina
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Dengan waktu yang semakin mendesak, Johnson harus segera kembali merancang rencana baru untuk mencegah penutupan pemerintah.
Apabila pendanaan tidak segera disepakati, pemerintah AS berpotensi menghentikan berbagai layanan non-esensial, yang dapat berdampak luas pada masyarakat dan perekonomian.
