Krisis Iran: 3 Ujian Berat Ini Tentukan Nasib Rezim Pasca-Khamenei

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyeret Iran ke dalam krisis paling berbahaya sejak Revolusi Iran 1979. Negara tersebut kini menghadapi perang di wilayahnya sendiri, persoalan suksesi kepemimpinan yang belum jelas, serta tekanan internal yang semakin besar.

Meski kematian Khamenei mengejutkan, lima pejabat regional dan sejumlah analis memperingatkan bahwa keruntuhan cepat rezim Iran tidak bisa begitu saja diasumsikan. Mereka menilai sistem politik Iran sejak awal memang dirancang agar tidak bergantung pada satu figur pemimpin saja. Kekuasaan tersebar di berbagai institusi ulama, aparat keamanan, serta jaringan kekuasaan lainnya.

“Iran dibangun untuk bertahan bahkan jika kehilangan seorang pemimpin,” kata analis Atlantic Council, Danny Citrinowicz. Menurutnya, kematian Khamenei justru bisa membuat rezim semakin mengeras.

Mengutip Reuters, pandangan serupa disampaikan peneliti Royal Holloway, University of London, Ali Hashem. Ia mengatakan bahaya utama bukan sekadar kekosongan kepemimpinan, melainkan apakah perang dan tekanan eksternal dapat mendorong sistem Iran melewati batas daya tahannya.

Baca Juga: 2 Mata Uang Safe Haven Ini Jadi Primadona Saat Timur Tengah Memanas

Peran Kunci Garda Revolusi

Di pusat kekuatan tersebut adalah Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), pasukan elite yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuasaan nyata di Iran.

Keseimbangan kekuatan kini sangat bergantung pada apakah IRGC akan melemah akibat kerugian di medan perang dan konflik internal, atau justru semakin solid dan memperketat kontrol dengan pendekatan keamanan yang lebih keras.

Peneliti senior di Middle East Institute, Alex Vatanka, mengatakan kematian Khamenei bisa menjadi titik penting bagi masa depan IRGC.

“Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kematian Khamenei melemahkan IRGC, kekuatan yang sebenarnya menjalankan Iran, atau justru membuat mereka semakin solid,” ujarnya.

Sejumlah pejabat regional menilai IRGC kemungkinan tidak akan berubah secara ideologis karena identitas mereka melekat pada misi melindungi revolusi. Namun, secara taktis mereka bisa lebih fleksibel jika diperlukan demi kelangsungan sistem.

Beberapa anggota menengah dalam organisasi tersebut bahkan disebut terbuka terhadap pendekatan lebih pragmatis, termasuk kemungkinan meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat jika hal itu diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.

Baca Juga: Aneh Tapi Nyata: Dunia Terbelah Atas Kematian Pemimpin Iran

Skenario Perubahan Rezim

Mantan pejabat intelijen Amerika Serikat, Jonathan Panikoff, mengatakan strategi Amerika Serikat dan Israel tampaknya tidak hanya bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, tetapi juga menggoyang stabilitas rezim dengan menargetkan para pemimpin senior.

Keberhasilan strategi tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada apakah aparat keamanan Iran tetap loyal atau justru berbalik jika terjadi gelombang protes publik.

Dalam jangka pendek, prioritas utama Teheran adalah menunjukkan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Struktur komando militer Iran disebut masih berfungsi, meskipun berada di bawah tekanan besar.

Sejumlah fasilitas penting seperti sistem rudal, pertahanan udara, serta posisi komandan militer telah menjadi target serangan, tetapi sejauh ini sistem pemerintahan masih mampu menyerap tekanan tersebut.

Iran Hadapi Tiga Ujian Besar

Para pejabat menilai Iran kini menghadapi tiga ujian utama secara bersamaan:

1. Apakah aparat keamanan mampu mempertahankan stabilitas negara di tengah serangan.
2. Apakah elite politik dapat menyepakati pemimpin baru atau menciptakan formula pemerintahan baru.
3. Apakah masyarakat yang terguncang akan mendorong krisis menuju konflik politik yang lebih besar.

Politisi senior Iran Ali Larijani, yang juga menjabat Sekretaris Iran Supreme National Security Council, mengumumkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara untuk memimpin masa transisi setelah kematian Khamenei.

Nama-nama seperti Ali Larijani dan Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf disebut sebagai figur kompromi yang berpotensi menjadi jembatan dalam fase transisi tersebut.

Menurut konstitusi Iran, pemilihan pemimpin tertinggi baru merupakan tugas Assembly of Experts, lembaga ulama beranggotakan 88 orang. Namun para analis menilai situasi perang bisa membuat proses ini berjalan lebih improvisatif, seperti penunjukan cepat pemimpin baru atau pembentukan kepemimpinan kolektif sementara.

Sebelum meninggal, Khamenei disebut telah berupaya memengaruhi proses suksesi. Setelah konflik dengan Israel tahun lalu, ia menyiapkan sejumlah kandidat penerus dan memastikan posisi militer penting diisi oleh komandan cadangan.

Tonton: Konflik Iran-Israel AS Guncang Pasar Global: Dampak ke IHSG & Peluang Komoditas

Beberapa nama yang disebut sebagai calon penerus antara lain Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i dan ulama moderat Hassan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam Iran.

Namun, sejumlah pejabat menyebut Assembly of Experts mungkin menunda penunjukan pemimpin baru karena khawatir kandidat tersebut juga akan menjadi target serangan.

Konflik Dinilai Masih Panjang

Di sisi lain, Israel memberi sinyal bahwa operasi militernya masih jauh dari selesai.

Dua sumber yang mengetahui rencana operasi mengatakan Israel berencana terus menyerang institusi politik dan keamanan yang terkait dengan pemerintahan Iran, termasuk sistem rudal balistik dan peluncurnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein mengatakan tujuan utama operasi tersebut adalah menghilangkan ancaman terhadap negara Israel.

“Tujuannya sangat jelas: menghilangkan ancaman eksistensial terhadap Negara Israel. Ancaman itu adalah rezim Iran. Kami tidak memiliki masalah dengan rakyat Iran,” ujarnya di Tel Aviv.

Seorang pejabat senior yang mengetahui perencanaan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel mengatakan masih terlalu dini untuk memprediksi bentuk pemerintahan Iran setelah konflik ini.

Menurutnya, hasil akhirnya akan sangat bergantung pada perkembangan di lapangan, termasuk apakah kedua negara mampu mencapai “supremasi udara” di atas wilayah Iran.

Di sisi lain, konflik ini juga membuka risiko baru. Dengan meningkatnya operasi militer asing di wilayah udara Iran dan tekanan terhadap aparat keamanan, para analis memperingatkan potensi meningkatnya kerusuhan domestik.

Jika gelombang protes besar kembali muncul, situasi tersebut dapat memicu pembelotan di dalam aparat keamanan dan memberi ruang bagi tokoh sipil untuk mendorong perubahan politik di Iran.