kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.444.000   1.000   0,07%
  • USD/IDR 15.340   65,00   0,42%
  • IDX 7.832   19,65   0,25%
  • KOMPAS100 1.193   8,54   0,72%
  • LQ45 967   7,57   0,79%
  • ISSI 228   1,17   0,52%
  • IDX30 493   4,42   0,90%
  • IDXHIDIV20 594   3,60   0,61%
  • IDX80 136   1,13   0,84%
  • IDXV30 139   0,76   0,55%
  • IDXQ30 165   1,38   0,84%

Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat Perdana Menteri Srettha Thavisin


Rabu, 14 Agustus 2024 / 18:08 WIB
Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat Perdana Menteri Srettha Thavisin
ILUSTRASI. Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pemecatan Perdana Menteri Srettha Thavisin.. REUTERS/Athit Perawongmetha


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pemecatan Perdana Menteri Srettha Thavisin.

Keputusan ini diambil setelah pengadilan menemukan bahwa Srettha telah melakukan pelanggaran etika.

​Pelanggaran Etika dan Keputusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan dengan suara 5:4 bahwa Srettha Thavisin harus dipecat dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Keputusan ini dikeluarkan karena Srettha dianggap telah melanggar standar etika secara "parah" dengan menunjuk seorang menteri yang pernah terlibat dalam kasus pidana.

Mahkamah menilai bahwa tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin negara.

Baca Juga: Thailand Bakal Minta Reksadana Saham Banyak Investasi di Saham Lokal

Implikasi bagi Koalisi Pemerintah dan Krisis Politik

Pemecatab Srettha membawa implikasi signifikan bagi koalisi pemerintahan dan proses politik di Thailand. Dengan prmrcatan ini, parlemen harus segera mengadakan pemilihan perdana menteri baru.

Keputusan ini menambah ketidakpastian di negara yang telah mengalami berbagai kudeta dan keputusan pengadilan yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan selama dua dekade terakhir.

Dampak Ekonomi

Srettha Thavisin, seorang taipan properti, menghadapi berbagai tantangan ekonomi selama masa jabatannya yang singkat. Thailand mengalami masalah ekonomi serius seperti lemahnya ekspor, rendahnya konsumsi rumah tangga, dan utang rumah tangga yang tinggi.

Lebih dari satu juta usaha kecil juga mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman. Rencana kebijakan utama, seperti program bantuan tunai sebesar 500 miliar baht (sekitar $14,3 miliar), kemungkinan akan tertunda akibat ketidakpastian politik yang baru ini.

Keputusan pengadilan ini berdampak langsung pada kepercayaan konsumen dan investor. Nuttachart Mekmasin, seorang ahli strategi di Trinity Securities, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan kejutan negatif yang langsung berisiko terhadap ekonomi Thailand.

Kepercayaan konsumen dan pelaku usaha akan terpengaruh, menyebabkan penurunan dalam belanja dan investasi sampai pemerintahan baru terbentuk. Indeks pasar saham Thailand turun sebesar 1,29% setelah keputusan pengadilan, sebelum akhirnya pulih dan ditutup turun 0,4%.

Baca Juga: Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Investasi Kendaraan Listrik di Asia Tenggara

Proses Pemilihan Perdana Menteri Baru

Dengan pemecatan Srettha, parlemen Thailand akan segera mengadakan pemilihan perdana menteri baru pada hari Jumat mendatang.

Kandidat potensial untuk posisi ini termasuk Paetongtarn Shinawatra, putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, dan pemimpin Partai Pheu Thai, serta tokoh-tokoh lain seperti Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul dan Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga.

Deputi perdana menteri Phumtham Wechayachai diharapkan akan mengambil alih sebagai perdana menteri sementara.




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management Principles (SCMP) Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2024)

[X]
×