Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Melansir Reuters, aksi protes dimulai pada Juli dan awalnya menuntut kepergian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi baru. Demonstran telah memperluas tuntutan mereka sejak saat itu untuk memasukkan pembatasan kekuasaan raja.
Arnon adalah salah satu dari beberapa pemimpin aksi protes yang menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste karena menghina kerajaan setelah pidato yang dia buat pada aksi demonstrasi sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Thailand mematuhi aturan hukum dan hak kebebasan berbicara harus tetap dalam batas-batas tersebut.
Baca Juga: Hampir 6.000 personil Polisi di Thailand disiagakan untuk amankan aksi demonstrasi
“Dalam setiap kasus di mana hukum dilanggar, pejabat mengambil tindakan dengan kepatuhan yang ketat pada proses hukum yang sesuai tanpa diskriminasi,” kata kementerian.
Perdana menteri telah menolak untuk mundur dari jabatannya dan menolak tuduhan bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan setelah menjabat pada 2014.
Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan tentara menurunkan foto raksasa raja dan ratu di pintu masuk barak sebelum aksi protes berlangsung.
