Sumber: Arab News | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan mengakhiri krisis berdarah di negara itu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu pertempuran di seluruh wilayah negara dan membebani perekonomian.
Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis terhenti, junta mengabaikan kritik internasional atas penumpasan brutal terhadap perbedaan pendapat dan menolak terlibat dengan lawan-lawannya.
Militer “harus mengambil langkah pertama,” kata Ban setelah melakukan perjalanan dua hari ke Myanmar di mana dia bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pejabat militer senior.
Baca Juga: Serangan Udara Militer Myanmar Diprediksi Tewaskan 100 Masyarakat Pro-Demokrasi
Ban juga mengatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang didominasi oleh anggota parlemen dari partai Suu Kyi yang bekerja untuk membatalkan kudeta harus menjadi bagian dari “solusi abadi.”
Militer tidak menunjukkan keinginan untuk terlibat dengan lawan-lawannya, termasuk NUG, yang telah ditetapkan sebagai organisasi “teroris”.
Kelompok HAM menuduh junta melakukan pembantaian, membakar desa, dan menggunakan serangan udara dan artileri untuk menghukum masyarakat yang membelot.
Serangan udara militer di sebuah desa di hotspot perlawanan bulan ini menewaskan lebih dari 170 orang, menurut media dan penduduk setempat.
Junta membenarkan perebutan kekuasaannya dengan tuduhan penipuan yang tidak terbukti dalam pemilihan tahun 2020 yang dimenangkan secara meyakinkan oleh partai Suu Kyi, dan telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru.
