Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, resmi menunjuk JD Vance untuk menjadi pasangan dalam pemilu tahun ini. Keduanya diprediksi akan meneruskan kebijakan ekonomi populis yang disukai Trump.
Penunjukkan Vance diumumkan Trump pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Republik hari Senin (15/7) di Milwaukee, AS
Vance merupakan pengkritik keras Trump pada tahun 2016. Meskipun begitu, dirinya dengan cepat berubah menjadi salah satu pendukung paling setia Trump.
Vance juga jadi salah satu politisi yang meyakini bahwa pemilu presiden AS tahun 2020 sarat dengan kecurangan.
Vance mungkin bisa jadi perpanjangan tangan yang tepat bagi Trump soal kebijakan ekonomi.
Partai Republik dulunya merupakan partai yang menganut konservatisme pasar bebas, memilih Vance sebagai cawapres telah memperkuat dukungan Trump terhadap populisme ekonomi.
Baca Juga: Penembak Trump, Thomas Crooks, Meninggalkan Setumpuk Misteri
Kebijakan Ekonomi Trump-Vance
Selama kampanye, Trump memang cukup intens menggambarkan pandangannya tentang perbaikan sistem ekonomi negara.
Beberapa hal seperti pemotongan pajak, kesetaraan hak dalam bisnis, hingga ekonomi hijau ternyata mulai menjadi perhatian Trump.
Mengutip Financial Times, berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi Trump jika terpilih lagi menjadi Presiden AS.
1. Perang Dagang
Perang dagang jadi salah satu peninggalan paling diingat dari masa jabatan Trump sebelumnya. Persaingan antara AS dan China saat itu cukup memberikan dampak bagi dunia.
Di level partai, banyak anggota parlemen dari Republik yang menentang dan meragukan seberapa jauh kebijakan tarif internasional akan diterapkan.
Saat ini situasinya mulai berubah. Sebagian besar mulai mendukung pandangan Trump yang anti-globalisasi dan anti-imigrasi.
2. Pemotongan Pajak
Pada tahun 2017, Trump menerapakan pemotongan pajak senilai US$1,7 triliun. Kebijakan ini dipertahankan dan akan berakhir pada tahun depan.
Namun, kembalinya Trump ke Gedung Putih berpotensi membuat kebijakan ini akan terus dipertahankan.
Mengutip Financial Times, beberapa anggota Partai Republik menginginkan pemotongan tersebut tidak terlalu bermanfaat bagi individu dan bisnis besar.
Menurut Doug Holtz-Eakin, direktur American Action Forum, ada rumor yang menyebutkan bahwa sudah ada diskusi mengenai kenaikan tarif pajak perusahaan.
Baca Juga: Biden Pertimbangkan Mundur dari Pilpres AS Saat Trump Bersiap Menghadapi Momen Besar
3. Pengawasan Bisnis Besar
Dukungan Partai Republik terharap bisnis skala besar diprediksi akan berkurang. Hal ini tak lepas dari meningkatnya kemarahan terhadap korporasi AS.
Sebagian besar kemarahan diarahkan pada tujuan sosial progresif perusahaan. Namun, jajak pendapat FT-Michigan Ross terbau menunjukkan bahwa masyarakat AS percaya bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kesengsaraan ekonomi mereka.
Vance selama ini mendukung kebijakan antimonopoli yang dapat merugikan perusahaan teknologi besar.
4. Deregulasi Sektor Energi
Pemerintahan baru Trump diprediksi akan lebih banyak menaruh fokus pada sektor-sektor seperti energi dan iklim, dengan tujuan untuk meringankan peraturan terkait polusi dan emisi.
