Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - BEIJING - Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Sabtu mengatakan kawasan Pasifik Selatan tidak boleh menjadi arena persaingan negara-negara besar. Karena itu bantuannya negara besar kepada negara-negara di wilayah ini harus bebas dari kepentingan politik.
Selama ini kawasan Pasifik telah menjadi sumber persaingan yang ketat untuk mendapatkan pengaruh antara Washington dan Beijing. Selama ini kedua negara memandang Pasifik sebagai halaman belakangnya, dan Beijing, yang menargetkan sekutu diplomatik Taiwan di sana.
Wang menyampaikan komentar tersebut pada konferensi pers bersama dengan rekannya dari Papua Nugini selama kunjungan ke negara tersebut.
Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Terima Kunjungan Menlu China, Bahas Kerja Sama Pertahanan
“Kawasan Pasifik Selatan tidak boleh menjadi arena bagi negara-negara besar untuk bermain-main, dan tidak ada negara yang boleh memperlakukan negara-negara kepulauan tersebut sebagai ‘halaman belakang’ mereka sendiri atau terlibat dalam permainan zero-sum dan pengaturan yang eksklusif,” kata Wang.
Dia mengatakan segala upaya untuk memprovokasi konfrontasi di kawasan Pasifik Selatan tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya.
“Keterlibatan dan kerja sama China dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan didedikasikan untuk saling mendukung dan membantu mencapai pembangunan bersama, tanpa kepentingan geopolitik apa pun,” kata Wang.
Baca Juga: Menlu China Bertemu Jokowi, Bahas Ketahanan Pangan Hingga Proyek Infrastruktur
Dia menambahkan bahwa China bersedia mempertahankan pertukaran tingkat tinggi dengan Papua Nugini dan membuka negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara ini, sesegera mungkin.
Media pemerintah Xinhua melaporkan Wang mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati pilihan rakyat Kepulauan Solomon dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang pro-China, Manasseh Sogavare, berhasil mempertahankan kursinya dalam pemilu nasional, media lokal melaporkan pada Jumat malam.
Pemilu pada hari Rabu ini adalah yang pertama sejak Sogavare membuat perjanjian keamanan dengan China pada tahun 2022 dan mendekatkan negara kepulauan Pasifik itu ke Beijing, sebuah langkah yang mengkhawatirkan AS dan Australia karena potensi dampaknya terhadap keamanan regional.
