Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Sikap PBB saat ini masih sama, yakni mendesak militer Myanmar untuk mengembalikan pemerintahan ke pihak sipil yang terpilih melalui pemilihan umum secara sah.
"Pemilihan itu dianggap bebas dan adil oleh pengamat domestik dan internasional. PBB mengulangi seruannya kepada militer untuk menghormati kehendak rakyat dan mengembalikan negara ke jalur transisi demokrasi," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada hari Senin.
Kekerasan yang dilakukan militer Myanmar telah lama menjadi sorotan internasional, terutama sejak tindakan keras mereka terhadap Rohingya tahun 2017 lalu yang menyebabkan 730.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Myanmar menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional tindakan tersebut, namun membantahnya dan mengatakan bahwa militernya secara sah menargetkan gerilyawan yang menyerang pos polisi.
