Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara menyepakati prinsip bersama bahwa kesepakatan tarif bilateral dengan Amerika Serikat (AS) tidak boleh merugikan negara anggota ASEAN lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN 2025, pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Selasa (27/5).
Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air usai Ikuti Rangkaian KTT ke-46 ASEAN
Anwar menegaskan bahwa konsensus itu muncul di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan dagang AS di bawah Presiden Donald Trump, termasuk rencana penerapan tarif besar-besaran bertajuk "Liberation Day tariffs" mulai Juli mendatang.
"Meski tiap negara tetap menjalankan negosiasi bilateral, ada kesepahaman bahwa keputusan tersebut tidak boleh mengorbankan negara anggota ASEAN lainnya," ujar Anwar dalam konferensi pers.
ASEAN Lindungi Kepentingan 660 Juta Penduduk
Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif antara 32% hingga 49% terhadap impor dari enam negara Asia Tenggara jika negosiasi tidak membuahkan hasil.
Baca Juga: Prabowo Dorong Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina Jadi Pusat Ketahangan Pangan
Ekspor kawasan ke AS menjadi sangat vital, mengingat Amerika Serikat adalah pasar ekspor utama bagi ASEAN, yang memiliki produk domestik bruto (PDB) gabungan lebih dari US$ 3,8 triliun.
"ASEAN harus melindungi kepentingan bersama dari 650 sampai 660 juta penduduknya," tegas Anwar.
Untuk meredakan tensi dagang, Anwar mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Trump guna meminta pertemuan bilateral antara ASEAN dan AS membahas tarif.
ASEAN Desak Gencatan Senjata Nasional di Myanmar
Selain isu dagang, KTT ASEAN juga menyoroti krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Myanmar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Solidaritas ASEAN-GCC terhadap Palestina
Para pemimpin menyerukan perluasan gencatan senjata secara nasional sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik.
"Myanmar telah mengalami kekacauan sejak kudeta militer pada 2021, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi," kata Anwar.
ASEAN mendorong semua pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi dialog inklusif, sebagaimana tercantum dalam komunike bersama.
Anwar menyebut telah terjadi kemajuan signifikan dalam diplomasi Myanmar, termasuk pertemuan tertutup dengan Jenderal Min Aung Hlaing dan komunikasi virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang pro-demokrasi.
"Ini tahap awal. Tapi sekarang kedua belah pihak sudah mulai berdialog, meski di level yang lebih rendah," ungkap Anwar.
Baca Juga: Indonesia Dorong Kohesivitas ASEAN Hadapi Dinamika Global
Thailand Ingin Libatkan Komunitas Internasional
Pernyataan Anwar ini senada dengan rencana Menlu Thailand Maris Sangiampongsa yang ingin mendorong keterlibatan komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik Myanmar, yang hingga kini masih membuat junta militer terisolasi secara diplomatik dan dijatuhi sanksi oleh Barat.
KTT ASEAN juga dihadiri oleh Perdana Menteri China Li Qiang dan sejumlah pemimpin negara Teluk, menandai meningkatnya keterlibatan ASEAN dalam percaturan global yang semakin dinamis dan penuh tekanan geopolitik.
