Sumber: Global Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Perwakilan Taiwan di Kongres Rakyat Nasional China (NPC) mengusulkan agar para pemuda dari Taiwan, Hong Kong, dan Makau bisa bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Cai Peihui, anggota NPC sekaligus pengusaha dari Taiwan dalam pertemuan pada Senin (8/3).
Dalam pernyataan yang dikirim ke Global Times, Cai mengatakan, ia mengetahui beberapa anak muda Hong Kong yang tinggal di China daratan bersama orang tua mereka memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri ke PLA.
Baca Juga: China kerek anggaran pertahanan, ini rencana penggunaannya
Para pemuda itu juga disebut ingin memenuhi tugas mereka sebagai warga negara dan berkontribusi pada pertahanan nasional negara.
"China harus menghargai aspirasi mereka untuk meningkatkan identitas nasional mereka, dan mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan sosial setelah pelatihan militer selesai," ungkap Cai.
Wacana sudah muncul sejak tahun 2018
Usulan seperti ini bukan yang pertama kalinya keluar dari anggota parlemen. Pada 2018 lalu, anggota parlemen di NPC dan penasihat politik juga mengusulkan agar anak muda dari Hong Kong dan Makau bisa bergabung dengan PLA.
Pada tahun itu, Aliansi Demokratik untuk Perbaikan dan Kemajuan Hong Kong menyampaikan usulan tersebut dalam dua sesi pertemuan. Mereka mengusulkan agar siswa Hong Kong yang belajar di universitas di China bisa bergabung dengan PLA.
Baca Juga: China umumkan sistem pertahanan udara HQ-17AE siap untuk ekspor
Mereka juga meminta China memberikan para anak muda itu kebijakan preferensial seperti pengurangan biaya kuliah.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China ketika itu Wu Qian mengatakan, pemahaman penduduk Hong Kong terkait PLA telah semakin baik sejak Hong Kong kembali ke China pada 2009.
Wu juga membenarkan, ada beberapa warga Hong Kong yang menyatakan minat dan kesediaannya untuk bergabung dengan PLA saat itu.
"Kami menyambut antusiasme patriotik dari penduduk Hong Kong, otoritas terkait sedang mendiskusikan dan meneliti masalah tersebut," ungkap Wu dalam konferensi pers pada Agustus 2018.
Walaupun demikian, hingga saat ini usulan tersebut masih belum menunjukkan hasil dan masih bertahan sebagai usulan saja.
