Pernyataan Bersama tentang Situasi di Venezuela: Krisis Demokrasi dan HAM

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Situasi politik dan hak asasi manusia di Venezuela telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional.

Mengutip situs web resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebanyak 31 negara berkumpul dalam rangka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas keadaan darurat di Venezuela, dengan fokus utama pada penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. 

Partisipasi Pemilu di Tengah Tantangan

Pada tanggal 28 Juli, lebih dari 12 juta warga Venezuela berpartisipasi dalam pemilihan presiden, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan. Partisipasi ini menunjukkan tekad rakyat Venezuela untuk menggunakan hak pilih mereka dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Baca Juga: Pemerintah Bisa Belajar dari Amerika Latin Dampak Buruk Hilangnya Kelas Menengah

Namun, sejak pemilihan berlangsung, hampir dua bulan telah berlalu tanpa adanya transparansi yang memadai dari otoritas pemilu Venezuela.

Komisi Pemilihan Nasional Venezuela belum merilis hasil yang terperinci dan dapat diverifikasi secara independen dari tempat-tempat pemungutan suara, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.

Observasi pemilu internasional juga menyuarakan kekhawatiran serius mengenai integritas proses pemilu, khususnya dalam hal transparansi. Dalam konteks ini, penghormatan terhadap kehendak rakyat yang diungkapkan melalui pemilu menjadi sangat penting.

Penindasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Selain kurangnya transparansi pemilu, penindasan yang meluas terhadap masyarakat sipil dan oposisi politik di Venezuela telah menjadi isu yang mengkhawatirkan. Laporan-laporan internasional menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, bahkan terhadap anak-anak.

Beberapa individu ditangkap tanpa jaminan pengadilan yang adil, dan intimidasi terhadap oposisi demokratis serta anggota masyarakat sipil terus terjadi.

Salah satu contoh nyata dari penindasan politik di Venezuela adalah penangkapan bermotif politik terhadap Edmundo González Urrutia, kandidat presiden yang diduga memenangkan pemilihan pada 28 Juli.

Baca Juga: Pertamina Jajaki Kerja Sama Hulu Migas di Amerika Latin dan Karibia

Surat perintah penangkapan terhadapnya dikeluarkan pada 3 September, yang memaksanya melarikan diri dari Venezuela. Ini adalah bukti kuat bahwa pemerintah Venezuela menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membungkam oposisi dan mempertahankan kekuasaan mereka.

Seruan untuk Menghentikan Penindasan dan Mengembalikan Kebebasan Politik

Negara-negara yang menandatangani pernyataan ini menyerukan agar penahanan sewenang-wenang segera dihentikan dan mereka yang ditahan tanpa proses hukum yang adil segera dibebaskan. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul secara damai harus dijamin di Venezuela, tanpa ada rasa takut akan pembalasan dari pemerintah.

Selain itu, penggunaan kekerasan yang berlebihan, kekerasan politik, dan pelecehan terhadap oposisi dan masyarakat sipil harus segera dihentikan.

Pemerintah Venezuela juga diminta untuk menghormati komitmen internasional mereka, termasuk memberikan jalan keluar yang aman bagi enam pencari suaka yang saat ini tinggal di kediaman resmi Republik Argentina di Caracas.

Penting bagi Venezuela untuk mematuhi Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik tahun 1954, dengan memastikan bahwa para pencari suaka dapat meninggalkan wilayah Venezuela tanpa hambatan.

Baca Juga: CIA Disebut-sebut Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Presiden Venezuela Nicolás Maduro

Tuntutan untuk Kembalinya Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia

Negara-negara penandatangan juga meminta agar Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia segera kembali ke Venezuela.

Kehadiran kantor ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dapat didokumentasikan dan diawasi secara langsung. Kondisi yang memadai harus diciptakan agar kantor tersebut dapat melaksanakan mandatnya dengan sepenuhnya di Venezuela.

Sekarang adalah waktu yang krusial bagi para pemimpin politik Venezuela untuk memulai dialog yang konstruktif dan inklusif. Proses transisi politik yang damai harus dimulai, dengan jaminan bagi semua pihak yang terlibat, untuk mengatasi kebuntuan politik di negara tersebut dan memulihkan institusi demokrasi sesuai dengan hukum Venezuela.

Baca Juga: Venezuela Memanas, Kampanye anti-Maduro Semakin Masif

Kehendak rakyat yang telah diungkapkan melalui pemilu harus menjadi dasar utama bagi masa depan Venezuela.

Negara-negara yang menandatangani pernyataan ini berdiri bersama jutaan rakyat Venezuela yang terus mempertaruhkan hidup mereka demi menuntut masa depan yang lebih demokratis, sejahtera, dan aman. Krisis yang terjadi di Venezuela bukan hanya krisis politik, tetapi juga krisis kemanusiaan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang.

Selanjutnya: ALETRA Mulai Pembangunan Fasilitas Litbang Mobil Listrik di Indonesia

Menarik Dibaca: Cara Memperbaiki Instagram Story Tidak Dapat Diunggah Beserta Penyebabnya