Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - TEL AVIV. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan keyakinan pada hari Minggu bahwa Washington akan menyetujui negaranya dalam waktu dua bulan untuk bergerak maju dengan rencana pencaplokan de facto bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.
Melansir Reuters, warga Palestina telah menyatakan kemarahan atas rencana Israel yang ditujukan untuk memperkuat cengkeramannya lebih lanjut di tanah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967, wilayah yang mereka cari sebagai sebuah negara.
Netanyahu menetapkan 1 Juli untuk memulai diskusi kabinet tentang memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi di Tepi Barat dan mencaplok langsung Lembah Yordan di daerah itu.
Baca Juga: Replikasi rudal Israel, Iran klaim posisinya sejajar dengan negara terbaik dunia
Menurut perjanjian Netanyahu-Gantz, langkah seperti itu perlu disepakati dengan Washington.
Dalam pidatonya di sebuah video pada hari Minggu kepada kelompok Kristen pro-Israel di Eropa, Netanyahu menggambarkan proposal perdamaian AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada bulan Januari sebagai janji untuk mengakui otoritas Israel atas tanah pemukiman Tepi Barat.
"Beberapa bulan dari sekarang saya yakin bahwa janji itu akan dihormati," Netanyahu mengatakan kepada Komisi Eropa untuk Israel.
Baca Juga: Israel ada di ranking pertama tempat teraman dari pandemi, apa rahasianya?
Para pejabat Palestina tidak menanggapi dengan segera pernyataan Netanyahu.
Palestina menolak proposal perdamaian Trump, karena hal itu memberikan Israel sebagian besar dari apa yang telah mereka cari selama beberapa dekade konflik, termasuk hampir semua tanah yang diduduki tempat mereka membangun permukiman.
Baca Juga: Ilmuwan Israel: Dalam beberapa minggu, kita akan mendapat vaksin corona
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa terserah Israel apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat. Dia juga bilang bahwa Washington akan menawarkan pandangannya secara pribadi kepada pemerintah baru Israel.
Palestina dan banyak negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai aksi ilegal di bawah Konvensi Jenewa yang melarang permukiman di atas tanah yang direbut dalam perang.
Israel membantah hal ini, dengan menyebut kebutuhan keamanan dan koneksi alkitabiah, historis dan politis dengan tanah tersebut.
