Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia akan mempertahankan setiap jengkal wilayah Sabah dalam negosiasi dengan Indonesia terkait sengketa maritim di Laut Sulawesi atau Ambalat.
"Negosiasi ini akan dilakukan secara terbuka dan tidak di bawah meja. Kami akan melindungi Sabah dan berpegang pada prinsip kedaulatan," kata Anwar saat berkunjung ke Kota Kinabalu, Minggu (3/8), merujuk pada hasil Konsultasi Tahunan ke-13 Malaysia-Indonesia yang digelar pada 29 Juli.
Blok ND6 dan ND7 di perairan yang disengketakan menjadi fokus pembicaraan, yang oleh Malaysia disebut Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat.
Baca Juga: Indonesia -Malaysia Sepakati Kerjasama Joint Development Blok Ambalat
Meski dalam pertemuan sebelumnya Anwar dan Presiden RI Prabowo Subianto menyepakati kemungkinan pengembangan bersama, Anwar menegaskan belum ada kesepakatan final karena pembicaraan masih berlangsung.
Keterlibatan Sabah menjadi sorotan, mengingat letaknya yang dekat dengan wilayah sengketa. Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor yang turut hadir dalam pertemuan di Indonesia, menyebut pembahasan terkait Ambalat masih bersifat umum dan belum mencapai rincian teknis.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Alamin menegaskan bahwa pemerintah federal akan terus melibatkan Sabah dalam penilaian komprehensif, termasuk terkait kemungkinan kerja sama ekonomi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengonfirmasi bahwa pembahasan teknis Ambalat masih berlangsung dan perundingan belum mencapai tahap akhir. Hal ini didukung oleh pernyataan para analis yang menyebut bahwa kendala utama bukanlah aspek politik, melainkan teknis dan komersial.
Baca Juga: Maxim Indonesia Membidik Pasar Kawasan Indonesia Timur
Analis geopolitik Adib Zalkapli menyatakan bahwa tidak dicantumkannya isu Ambalat dalam pernyataan bersama kemungkinan disebabkan pembahasan yang belum tuntas.
Sementara itu, pakar geostrategi Azmi Hassan menilai status quo masih dipertahankan, dan pengembangan bersama antara Petronas dan Pertamina bisa menjadi solusi jika penetapan batas wilayah tak tercapai.
Sengketa ini telah berlangsung selama dua dekade, dengan ketegangan meningkat sejak Malaysia dan Indonesia memberi konsesi eksplorasi minyak ke perusahaan asing pada 2004.
Meski Mahkamah Internasional pada 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya tetap belum disepakati.
Baca Juga: Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Gempuran Tekanan Global
Kendati demikian, Anwar menilai relasinya yang dekat dengan Prabowo membuka peluang penyelesaian. "Indonesia adalah sahabat, dan saya ingin ini menjadi hubungan yang baik," ujarnya.
Adib menambahkan, pertemuan tingkat tinggi meski belum menghasilkan kesepakatan final tetap penting sebagai langkah menuju penyelesaian.
“Jika manfaat ekonomi bagi kedua negara jelas, maka negosiasi kemungkinan akan segera rampung,” ujarnya.