kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.946.000   102.000   3,59%
  • USD/IDR 16.790   10,00   0,06%
  • IDX 8.125   2,17   0,03%
  • KOMPAS100 1.143   5,96   0,52%
  • LQ45 831   7,02   0,85%
  • ISSI 287   -2,20   -0,76%
  • IDX30 433   2,63   0,61%
  • IDXHIDIV20 519   3,95   0,77%
  • IDX80 128   1,02   0,80%
  • IDXV30 141   0,55   0,39%
  • IDXQ30 140   0,52   0,38%

Prancis didesak hentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA


Jumat, 23 Maret 2018 / 08:44 WIB
Prancis didesak hentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA
ILUSTRASI. Bendera Prancis


Reporter: Agung Jatmiko | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - PARIS. Dua kelompok hak asasi manusia telah menyerukan kepada pemerintah Prancis agar menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama dua bulan.

Mengutip Reuters, Kamis (22/3), seruan kelompok hak asasi ini disertai dengan ancaman tindakan hukum serta mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron mengurangi dukungan terhadap serangan Arab Saudi ke Yaman.

Beberapa negara Eropa, terutama Jerman, telah membatasi hubungan dengan koalisi militer yang dipimpin Saudi karena kekhawatiran atas perannya dalam perang sipil Yaman. Sebaliknya, Prancis tetap mendukung koalisi militer Arab Saudi dan tetap memasok persenjataan ke Arab Saudi.

Arab Saudi dan UEA merupakan dua negara pembeli terbesar senjata dari Prancis, yang merupakan pengekspor senjata terbesar ketiga dunia. Selain itu, perusahaan pertahanan terbesar Prancis, termasuk Dassault dan Thales, memiliki kontrak besar di Teluk.

Droit Solidarite, sebuah LSM hukum dan Aser, yang berspesialisasi dalam masalah persenjataan, berpendapat bahwa Prancis melanggar hukum nasional dan internasional dengan menjual senjata yang digunakan dalam konflik di Yaman.

Jika pemerintah Prancis tidak memenuhi permintaan penghentian penjualan persenjataan selama dua bulan, Aser dan Droit Solidarite akan membawa kasus mereka ke Conseil d'Etat, otoritas hukum tertinggi Prancis.

"Kami akan menghadap ke Conseil d'Etat tanggal 1 Mei nanti jika ada penolakan eksplisit atau implisit dari pemerintah untuk merespon," ujar Presiden Aser, Benoit Muracciole, dilansir dari Reuters.




TERBARU
Kontan Academy
SPT Tahunan PPh Coretax: Mitigasi, Tips dan Kertas Kerja Investing From Zero

[X]
×