Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - PARIS. Gelombang demonstrasi di Prancis diperkirakan berlanjut setelah ratusan ribu orang turun ke jalan pada Sabtu (24/10/2026). Kelompok demonstran dan serikat pekerja menyerukan aksi lanjutan untuk menekan pemerintah agar merespons tuntutan terkait upah, biaya hidup, dan layanan publik.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410.000 orang mengikuti demonstrasi nasional pada Sabtu. Untuk mengantisipasi kerusuhan, pemerintah mengerahkan 70.000 personel polisi. Langkah pengamanan tersebut membantu mencegah terulangnya penjarahan dan perusakan yang melanda sejumlah kota pada 17 Oktober lalu.
Para pemimpin serikat pekerja menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu pekan depan serta mogok kerja nasional pada 5 November. Mereka menilai ketidakpuasan masyarakat kini telah meluas, tidak lagi terbatas pada kalangan mahasiswa yang pertama kali menggerakkan aksi protes bulan lalu.
“Kami melihat akumulasi kemarahan,” ujar Murielle Guilbert, salah satu pemimpin federasi serikat pekerja sayap kiri Solidaires, kepada BFM TV.
Menurut Guilbert, keluhan mahasiswa, pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan kelompok masyarakat lainnya kini semakin bertemu dalam gelombang protes yang sama.
Baca Juga: Paus Leo XIV Serukan Penghentian Kekerasan di Yaman Usai Operasi Kanker Paru-Paru
“Kami menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan pada Sabtu pekan depan,” katanya.
Serikat guru SUD Education menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi pada 31 Oktober. Sementara itu, serikat pekerja besar CGT mengatakan akan menentukan sikapnya pada pekan ini.
Gerakan Rompi Kuning Kembali Serukan Demonstrasi
Gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests, gerakan akar rumput yang muncul pada 2018 sebagai bentuk penolakan terhadap pajak bahan bakar, juga menyerukan demonstrasi besar-besaran pada Sabtu pekan depan.
Aksi yang direncanakan mencakup kegiatan duduk bersama atau sit-in di depan balai kota dan Gedung Majelis Nasional Prancis.
“Ada kemarahan di negara ini. Kemarahan itu semakin meluas di sekolah dan universitas, di bundaran jalan, di lingkungan permukiman, di lahan pertanian, dan di tempat kerja,” kata aktivis Azelma Sigaux kepada wartawan.
Pada 2019, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih memiliki ruang fiskal untuk mengurangi beban biaya bahan bakar sebagai respons terhadap gerakan Rompi Kuning.
Namun, tujuh tahun kemudian, kondisi keuangan publik yang semakin tertekan membatasi kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan para demonstran. Masa jabatan Macron juga akan berakhir pada April mendatang, sementara partai berhaluan tengah yang dipimpinnya tidak lagi memiliki mayoritas yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang penting.
Pemerintah telah memulai pembicaraan dengan serikat pekerja dan perwakilan mahasiswa untuk meredakan krisis. Namun, para pemimpin demonstrasi menilai langkah-langkah yang sejauh ini ditawarkan pemerintah belum memadai.
“Kami sama sekali belum menerima tanggapan dari pemerintah ini,” ujar Guilbert.
Polisi Prancis Kekurangan Personel untuk Pengamanan
Di tengah rencana demonstrasi lanjutan, serikat polisi memperingatkan bahwa mereka tidak memiliki cukup personel untuk mempertahankan pengerahan aparat dalam skala besar selama periode panjang.
Pada Sabtu, kehadiran 70.000 personel membantu membatasi gangguan keamanan menjadi bentrokan sporadis di sejumlah kota, termasuk Paris dan Marseille.
Baca Juga: Uganda Karantina 21 Hari Warga yang Memiliki Riwayat Perjalanan ke Kongo
Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sebanyak 1.314 orang ditangkap pada Sabtu. Jumlah tersebut sekitar setengah dari angka penangkapan pada pekan sebelumnya.
Sekitar 50 polisi dilaporkan mengalami luka-luka, jauh lebih sedikit dibandingkan lebih dari 1.000 personel yang terluka pada pekan sebelumnya.
Meski pengamanan berskala besar mampu membatasi tingkat kerusuhan, serikat polisi menilai pengerahan dengan intensitas tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena keterbatasan jumlah personel.
Gelombang Protes Meluas ke Negara Eropa Lain
Gelombang demonstrasi di Prancis juga mendapat perhatian di luar negeri. Sejumlah negara Eropa lainnya mengalami aksi protes dan bentrokan dalam beberapa waktu terakhir.
Pada Sabtu, polisi Belgia menggunakan gas air mata dan semprotan merica ketika bentrok dengan demonstran antipemerintah di Brussel.
Di Albania, demonstrasi damai yang dimulai pada akhir Mei berubah menjadi kerusuhan pada bulan ini. Sementara itu, bentrokan juga terjadi di sejumlah kota di Italia selama dua pekan berturut-turut.














