Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
Mongkol Sukcharoenkana, Presiden Asosiasi Perikanan Nasional Thailand (NFAT), mengatakan, reformasi dan denda yang mahal telah menyebabkan banyak nelayan kehilangan pekerjaan mereka.
"Jika pemerintah tidak memperbaiki masalah kami, kami akan mengusir mereka," kata Mongkol kepada Reuters. Awal bulan ini, NFAT menyusun daftar tuntutan termasuk relaksasi pembatasan dan alokasi dana khusus untuk membantu nelayan.
Baca Juga: Masuki usia seabad, Tesco malah berencana menutup toko di Thailand dan Malaysia
Alongkorn Ponlaboot, Staf Ahli Menteri Pertanian Thailand, menyatakan, pinjaman 10,3 miliar baht (US$ 341 juta) untuk para nelayan dan skema senilai 7,1 miliar baht (US$ 235 juta) untuk membeli 2.700 kapal sedang menunggu persetujuan kabinet.
Tetapi, Ponlaboot menegaskan, mengubah undang-undang yang mengatur IUU tidak gampang. Sebab, bisa memengaruhi komitmen Thailand untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan belum diatur.
