kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Protes aturan yang ketat, ribuan nelayan Thailand gelar aksi demo


Selasa, 17 Desember 2019 / 19:31 WIB
Protes aturan yang ketat, ribuan nelayan Thailand gelar aksi demo
ILUSTRASI. Bendera Thailand.


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Ribuan nelayan Thailand menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Selasa (17/12). Mereka memprotes peraturan ketat yang bertujuan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan belum diatur.

Thailand, salah satu eksportir seafood terbesar di dunia, mulai menindak penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan belum diatur (IUU) sejak empat tahun lalu, setelah Uni Eropa mengancam akan melarang ekspor mereka.

Pasca menindak pelaku IUU, Uni Eropa menyebutkan, terjadi "peningkatan besar" dalam Pemerintahan Thailand. Tapi, reformasi yang Bangkok berlakukan pada 2015 tersebut telah merugikan sektor perikanan negara itu.

Baca Juga: Situasi politik Thailand memanas, pimpinan partai oposisi serukan aksi massa

Para nelayan yang berasal dari 22 provinsi di Thailand mengubah kawasan di depan Kementerian Pertanian menjadi lokasi kamp dengan tempat berlindung sementara di bawah payung berwarna-warni.

"Kami telah kehilangan segalanya dalam lima tahun terakhir. Jika kami tidak mendapatkan jawaban hari ini, kami tidak akan pergi," kata seorang nelayan dari Provinsi Rayong, Thailand Selatan, seperti dikutip Reuters.

Mongkol Sukcharoenkana, Presiden Asosiasi Perikanan Nasional Thailand (NFAT), mengatakan, reformasi dan denda yang mahal telah menyebabkan banyak nelayan kehilangan pekerjaan mereka.

"Jika pemerintah tidak memperbaiki masalah kami, kami akan mengusir mereka," kata Mongkol kepada Reuters. Awal bulan ini, NFAT menyusun daftar tuntutan termasuk relaksasi pembatasan dan alokasi dana khusus untuk membantu nelayan.

Baca Juga: Masuki usia seabad, Tesco malah berencana menutup toko di Thailand dan Malaysia

Alongkorn Ponlaboot, Staf Ahli Menteri Pertanian Thailand, menyatakan, pinjaman 10,3 miliar baht (US$ 341 juta) untuk para nelayan dan skema senilai 7,1 miliar baht (US$ 235 juta) untuk membeli 2.700 kapal sedang menunggu persetujuan kabinet.

Tetapi, Ponlaboot menegaskan, mengubah undang-undang yang mengatur IUU tidak gampang. Sebab, bisa memengaruhi komitmen Thailand untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan belum diatur.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×