Sumber: CNN | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Anggota parlemen Rusia mengajukan rancangan undang-undang yang dapat memberi mantan presiden kekebalan seumur hidup dari penuntutan pidana di luar masa jabatan mereka.
RUU semacam itu akan memberikan perlindungan kepada Presiden Rusia saat ini yakni Vladimir Putin dari tuntutan jika dan ketika dia memutuskan untuk mundur dari jabatannya.
Di bawah hukum Rusia saat ini, presiden tidak dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan saat menjabat. Perubahan yang diusulkan berusaha untuk memperpanjang kekebalan di luar masa jabatan mereka.
Baca Juga: Simak peta persaingan di lima negara bagian penentu persaingan Biden dan Trump
"Setelah masa jabatannya berakhir, orang tersebut memiliki hak untuk mengandalkan tingkat perlindungan dan jaminan hukum yang tidak lebih rendah dari yang diberikan kepadanya selama ia menjalankan kekuasaan kepresidenan," kata senator Andrey Klishas.
"Beleid ini bertindak sebagai jaminan terhadap penganiayaan yang tidak dapat dibenarkan terhadap mantan kepala negara dan mengakui pentingnya perannya dalam sistem umum otoritas publik," lanjut dia.
Undang-undang tersebut harus melalui tiga pembacaan di majelis rendah parlemen Rusia, tinjauan di majelis tinggi, dan kemudian ditandatangani oleh Putin untuk diberlakukan.
Di antara keputusan pertama yang ditandatangani Putin ketika ia pertama kali menjabat pada tahun 2000 adalah dokumen yang memberikan kekebalan kepada mantan presiden Boris Yeltsin, yang mengundurkan diri dan memilih Putin sebagai penggantinya.
Baca Juga: Diam-diam, sejumlah pejabat dan penasehat mulai berpaling dari Trump
RUU baru itu juga mempersulit proses pencabutan kekebalan dengan mengharuskan dakwaan makar tingkat tinggi atau kejahatan berat lainnya harus dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung dan Konstitusi, di mana hakim dicalonkan oleh presiden.
Kemudian kedua majelis parlemen Rusia harus mendukung mosi dengan mayoritas dua pertiga.
Berdasarkan undang-undang saat ini, mantan presiden dapat dicabut kekebalannya jika kasus pidana atas pengkhianatan negara atau kejahatan berat diprakarsai oleh Komite Investigasi dan didukung oleh kedua majelis parlemen.
Undang-undang terbaru muncul seminggu setelah Putin mengajukan RUU lain di bawah reformasi konstitusionalnya yang memberi mantan presiden kursi seumur hidup di majelis tinggi parlemen Rusia.
Baca Juga: Trump mau gugat pilpres AS, Partai Republik mesti cari dana Rp 853 miliar
RUU yang diusulkan telah memicu spekulasi apakah ini bisa menjadi rencana pensiun untuk Putin, yang memiliki opsi untuk tetap berkuasa hingga 2036 berkat reformasi konstitusi yang disetujui musim panas ini.
Juru bicara Putin Dmitry Peskov sendiri mengatakan bahwa jaminan seumur hidup untuk mantan presiden bukanlah hal baru dalam hukum internasional dan mengikuti amandemen konstitusi.
Peskov juga mengatakan bahwa Putin dalam keadaan sehat dan tidak berencana untuk mundur.
