kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Raja Malaysia tolak kondisi darurat, posisi Muhyiddin genting


Senin, 26 Oktober 2020 / 05:20 WIB
Raja Malaysia tolak kondisi darurat, posisi Muhyiddin genting
ILUSTRASI. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan PM Malaysia Muhyiddin Yassin agar dia menyatakan keadaan darurat. Foto ANTARA/Agus Setiawan/ama.


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Minggu (25/10/2020) menolak permintaan Perdana Menteri Malaysua Muhyiddin Yassin agar dia menyatakan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap krisis virus corona. Raja menilai, dia tidak melihat adanya kebutuhan tersebut.

Reuters memberitakan, penolakan raja adalah kemunduran besar bagi Muhyiddin, yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan pertikaian dalam koalisinya yang berkuasa.

Kritikus mengecam proposalnya untuk aturan darurat sebagai upaya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan karena akan membantunya menghindari potensi pertikaian di parlemen.

Kebangkitan kasus virus corona dan ekonomi yang dilanda pandemi juga menambah tantangan yang harus dihadapi Muhyiddin.

Baca Juga: Terima proposal keadaan darurat dari Muhyiddin, raja Malaysia lakukan konsultasi

"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa pada saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di bagian manapun di negara Malaysia," demikian pernyataan resmi istana Malaysia seperti yang dikutip Reuters.

"Yang Mulia yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi Covid-19," kata Istana.

Baca Juga: Perdana Menteri Malaysia minta Raja mengumumkan keadaan darurat?

Raja juga menyerukan kepada para politisi untuk mengakhiri pertikaian politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan menyoroti pentingnya anggaran yang akan datang, yang dijadwalkan akan dibahas pemerintah pada 6 November.

Kegagalan Muhyiddin untuk memenangkan persetujuan DPR atas anggaran akan menjadi mosi tidak percaya terhadapnya, yang pada gilirannya dapat memicu pemilihan kembali.




TERBARU

[X]
×