Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Muhyiddin mengatakan, kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya.
"Saya berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia kepada pemerintah di bawah kepemimpinan saya dan menerima dengan baik nasehat agar stabilitas pemerintah tidak terpengaruh," katanya dalam sebuah pernyataan.
Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat sebagai Perdana Menteri pada Maret dengan mayoritas dua kursi. Bulan lalu, Anwar mengatakan bahwa, dengan bantuan para pembelot pemerintahan, ia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Baca Juga: PM Malaysia Muhyiddin pertimbangkan rombak kabinet untuk pertahankan jabatan
Menurut para analis dan pengacara, penolakan raja atas permintaan perdana menteri itu tidak biasa tetapi konstitusional.
Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja mengambil peran seremonial. Di bawah konstitusi, raja menjalankan tugasnya dengan nasihat kepada perdana menteri dan kabinet. Ini juga memberinya hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.
New Sin Yew, seorang pengacara konstitusional, mengatakan bahwa jika Muhyiddin secara resmi menyarankan raja untuk memberlakukan keadaan darurat, raja akan diwajibkan untuk mematuhinya.
Baca Juga: Anwar Ibrahim tuding kepolisian berniat jahat saat menyelidiki daftar pendukungnya
Namun, pernyataan istana mengatakan perdana menteri telah mengirim "permintaan" kepada raja.
"Jadi hari ini, apa yang raja lakukan adalah memperingatkan terhadap proposal semacam itu, yang sepenuhnya merupakan haknya untuk melakukannya," kata New.
