Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Minggu (25/10/2020) menolak permintaan Perdana Menteri Malaysua Muhyiddin Yassin agar dia menyatakan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap krisis virus corona. Raja menilai, dia tidak melihat adanya kebutuhan tersebut.
Reuters memberitakan, penolakan raja adalah kemunduran besar bagi Muhyiddin, yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan pertikaian dalam koalisinya yang berkuasa.
Kritikus mengecam proposalnya untuk aturan darurat sebagai upaya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan karena akan membantunya menghindari potensi pertikaian di parlemen.
Kebangkitan kasus virus corona dan ekonomi yang dilanda pandemi juga menambah tantangan yang harus dihadapi Muhyiddin.
Baca Juga: Terima proposal keadaan darurat dari Muhyiddin, raja Malaysia lakukan konsultasi
"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa pada saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di bagian manapun di negara Malaysia," demikian pernyataan resmi istana Malaysia seperti yang dikutip Reuters.
"Yang Mulia yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi Covid-19," kata Istana.
Baca Juga: Perdana Menteri Malaysia minta Raja mengumumkan keadaan darurat?
Raja juga menyerukan kepada para politisi untuk mengakhiri pertikaian politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan menyoroti pentingnya anggaran yang akan datang, yang dijadwalkan akan dibahas pemerintah pada 6 November.
Kegagalan Muhyiddin untuk memenangkan persetujuan DPR atas anggaran akan menjadi mosi tidak percaya terhadapnya, yang pada gilirannya dapat memicu pemilihan kembali.
Muhyiddin mengatakan, kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya.
"Saya berterima kasih atas kepercayaan Yang Mulia kepada pemerintah di bawah kepemimpinan saya dan menerima dengan baik nasehat agar stabilitas pemerintah tidak terpengaruh," katanya dalam sebuah pernyataan.
Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat sebagai Perdana Menteri pada Maret dengan mayoritas dua kursi. Bulan lalu, Anwar mengatakan bahwa, dengan bantuan para pembelot pemerintahan, ia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Baca Juga: PM Malaysia Muhyiddin pertimbangkan rombak kabinet untuk pertahankan jabatan
Menurut para analis dan pengacara, penolakan raja atas permintaan perdana menteri itu tidak biasa tetapi konstitusional.
Sistem pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja mengambil peran seremonial. Di bawah konstitusi, raja menjalankan tugasnya dengan nasihat kepada perdana menteri dan kabinet. Ini juga memberinya hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.
New Sin Yew, seorang pengacara konstitusional, mengatakan bahwa jika Muhyiddin secara resmi menyarankan raja untuk memberlakukan keadaan darurat, raja akan diwajibkan untuk mematuhinya.
Baca Juga: Anwar Ibrahim tuding kepolisian berniat jahat saat menyelidiki daftar pendukungnya
Namun, pernyataan istana mengatakan perdana menteri telah mengirim "permintaan" kepada raja.
"Jadi hari ini, apa yang raja lakukan adalah memperingatkan terhadap proposal semacam itu, yang sepenuhnya merupakan haknya untuk melakukannya," kata New.
