CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.897   -71,00   -0,45%
  • IDX 7.244   -64,72   -0,89%
  • KOMPAS100 1.108   -9,77   -0,87%
  • LQ45 880   -6,75   -0,76%
  • ISSI 219   -1,76   -0,80%
  • IDX30 450   -3,79   -0,84%
  • IDXHIDIV20 542   -4,79   -0,88%
  • IDX80 127   -1,16   -0,90%
  • IDXV30 136   -1,38   -1,00%
  • IDXQ30 150   -1,42   -0,94%

Redam aksi demo, Pemerintah Hong Kong menjanjikan kepemilikan rumah ke masyarakat


Rabu, 16 Oktober 2019 / 16:13 WIB
Redam aksi demo, Pemerintah Hong Kong menjanjikan kepemilikan rumah ke masyarakat
ILUSTRASI. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menghadiri konferensi pers untuk membahas hukum darurat di kantor pemerintah di Hong Kong, 4 Oktober 2019


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

Langkah-langkah Pemerintah Hong Kong tersebut merupakan yang paling berani dalam beberapa tahun terakhir untuk mengambil kembali lahan besar yang dipegang oleh segelintir pengembang yang kuat.

"Kami bertekad untuk menciptakan peluang kepemilikan rumah bagi orang-orang dari kelompok pendapatan yang berbeda, sehingga mereka dengan senang hati akan menjadikan Hong Kong rumah mereka," ujar Lam.

"Saya dengan ini menetapkan tujuan yang jelas bahwa setiap warga negara Hong Kong dan keluarganya tidak perlu lagi direpotkan dengan masalah perumahan, dan bahwa mereka akan bisa memiliki rumah sendiri di Hong Kong," imbuh dia.

Baca Juga: Meski kekerasan meningkat, Hong Kong tidak bakal memberikan konsesi kepada pendemo

Pengembang utama, termasuk Henderson Land, New World Development, dan Sun Hung Kai Properties, menguasai tidak kurang dari 1.000 hektare lahan, menurut perkiraan pemerintah.

Lam mendesak semua pengembang untuk mendukung peraturan tanah. Tidak ada perincian lebih lanjut tentang bagaimana proses pengambilalihan lahan dan pengembang mana yang akan terkena kebijakan itu.

Pasca pengumuman langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi kekurangan perumahan, sektor properti di bursa Hong Kong melonjak lebih dari 2%. Sebelum Hong Kong kembali dari Inggris ke China pada 1997, pemerintah kolonial sering mengunakan peraturan untuk mengambil properti untuk keperluan umum dan menawarkan kompensasi kepada pemilik tanah.



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×